Presiden Prabowo Intruksikan Semua Dapur Penyedia MBG Harus Memiliki Alat Test Kit
Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, memerintahkan semua dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memiliki alat test kit pada pekan ini.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memanggil sejumlah menteri untuk membahas perkembangan berbagai program pemerintah, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu 5 Oktober 2025; malam.
"Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit," ujar Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, kepada wartawan.
Teddy memaparkan bahwa alat test kit itu digunakan untuk mengecek kebersihan makanan dan menyaring air bersih.
"Mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat dan alat khusus untuk menghindari bakteri, serta penyediaan filter air bersih," terangnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menyatakan, kasus keracunan MBG hendaknya tidak membuat program tersebut dihentikan.
Menurut dia, kasus keracunan MBG semestinya direspons dengan mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada, bukan menyetop program MBG.
"Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki," ujar Prasetyo
Prasetyo beralasan, hampir semua dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak melaksanakan SOP. Sehingga terjadi banyak kasus keracunan MBG baru-baru ini.
"Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya," ujarnya.
Diketahui, hingga saat ini, 6.457 orang sudah terdampak keracunan menu program MBG. Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang.
Badan Gizi Nasional (BGN) pun menyoroti banyaknya SPPG atau dapur dalam program MBG yang belum memiliki sanitasi air yang baik. Mereka meyakini kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir.
SPPG prenyedia Makan MBG Wajib Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengatakan, seluruh SPPG yang menyediakan MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).
Berdasarkan data BGN, saat ini terdapat 9.533 SPPG yang tersebar di sejumlah daerah Indonesia. Belum diketahui berapa SPPG yang sudah memiliki SHLS tersebut.
"Memang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu syarat, tapi setelah pasca-kejadian sekarang dapat perhatian khusus. harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS," kata Zulhas.
Zulhas menyebut keselamatan anak-anak yang mengonsumsi MBG merupakan prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya kini mewajibkan seluruh SPPG memiliki SLHS.
"Akan dicek kalau tidak ada ini kejadian lagi, keselamatan anak kita adalah prioritas utama, SLHS wajib untuk seluruh SPPG," ujarnya.