Penulis Buku #Reset Indonesia Soroti Ancaman Sawit di Papua dan Konflik Lingkungan

Penulis buku Reset Indonesia, Farid Gaban, mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia akan terus terjadi apabila pembangunan ekonomi masih mengorbankan alam, khususnya hutan dan wilayah pesisir. Ia menilai, eksploitasi sumber daya alam secara masif berpotensi memicu bencana ekologis yang lebih besar di masa depan.

Farid menyoroti rencana pembukaan 17 ribu hektare lahan untuk perkebunan sawit yang dinilainya akan berdampak serius terhadap lingkungan. Bahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut telah menyampaikan rencana penanaman sawit hingga ke wilayah Papua, daerah yang selama ini dikenal memiliki hutan alam yang relatif utuh.

“Papua memiliki sekitar 3 juta hektare hutan, atau setara tiga hingga empat kali luas Jakarta. Jika dibuka untuk sawit dan didukung oleh kekuatan militer serta kepolisian, maka kerusakan alam hampir pasti terjadi,” kata Farid dalam sebuah diskusi di sebuah warung kopi di Desa Wedi, Kalianyar, Bojonegoro, Selasa 23 Desember 2025 malam.

Kekayaan Indonesia Bukan Tambang, tapi Keragaman Alam

Menurut Farid Gaban, kekayaan sejati Indonesia bukanlah emas, minyak, atau nikel, melainkan keragaman hayati yang dimiliki. Indonesia mempunyai hutan tropis yang luas, terumbu karang terluas di dunia, serta wilayah laut yang mencapai dua pertiga dari total luas negara.

“Jika laut dan hutan kita rusak, maka yang hancur bukan hanya lingkungan, tapi juga masa depan ekonomi bangsa,” tegasnya.

Konflik Lingkungan di Wadas Jadi Contoh Nyata

Farid juga menyinggung konflik agraria dan lingkungan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa tersebut sempat menjadi sorotan nasional akibat rencana penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, yang memicu penolakan keras warga karena kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian petani.

Meski pada 2023 sebagian warga akhirnya menyepakati pembebasan lahan setelah pengukuran jarak aman, Farid mencatat bahwa tanah urug dari Wadas justru diambil dari Bojonegoro, sehingga konflik dan dampak lingkungan tetap meluas.

Ketimpangan Penguasaan Lahan

Dalam paparannya, Farid menyebut fakta mencengangkan bahwa satu persen penduduk Indonesia menguasai sekitar 80 persen tanah. Ia mencontohkan korporasi besar seperti Sinar Mas, yang memiliki penguasaan lahan luas di Sumatra.

Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan kritik melalui surat hingga 17 kali, bahkan membuat film dokumenter sebagai “surat cinta” untuk negeri ini, namun tidak pernah mendapat respons.

“Dalam 20 tahun terakhir, sekitar 1.300 orang meninggal akibat konflik dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Belajar dari Jepang dan Menjaga Alam Sendiri

Farid membandingkan dengan Jepang, di mana para peneliti mempelajari burung cucuk udang (kingfisher) untuk menginspirasi desain teknologi bernilai tinggi. Ironisnya, Indonesia justru sering merusak alamnya sendiri, padahal memiliki kekayaan hayati yang jauh lebih besar.

“Yang kita butuhkan bukan emas kuning, tapi emas hitam—yakni tanah subur, pangan, dan hutan yang lestari,” katanya.

Penolakan Tambang di Trenggalek dan Peran Koperasi

Sebagai contoh perlawanan warga, Farid menyinggung Trenggalek, Jawa Timur, di mana masyarakat bersama NU, Muhammadiyah, dan bupati setempat kompak menolak aktivitas tambang demi menjaga lingkungan.

Ia menegaskan bahwa hutan adalah bank kehidupan, karena di sanalah sumber pangan dan keberlanjutan berada. Oleh sebab itu, model ekonomi yang dibutuhkan adalah ekonomi berbasis rakyat.

“Koperasi yang baik adalah yang tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas. Seperti koperasi yang benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat,” papar Farid.