Pemerintah Diminta Lindungi Jemaah Umrah yang Batal Berangkat
Forum silaturahmi biro perjalanan penyelenggara umrah dan haji khusus, meminta pemerintah melindungi nasib jemaah yang batal berangkat umrah. Pembatalan ini sehubungan dengan penghentian sementara ibadah umrah oleh pemerintah Arab Saudi.
Biro perjalanan dan jemaah khawatir uang yang telah dibayarkan untuk maskapai penerbangan dan hotel di Mekkah dan Madinah dianggap hangus.
Sebab penghentian sementara kunjungan ibadah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang diterbitkan Arab Saudi, bersamaan ketika jemaah umrah sudah bersiap-siap bandara pemberangkatan.
Ketua himpunan penyelenggara umrah dan haji khusus Baluki Ahmad mengatakan, keputusan pemerintah Arab Saudi ini sangat mendadak. Begitu diumumkan langsung diberlakukan.
"Pemerintah Arab Saudi tidak memikirkan dampak psikologi jemaah yang sudah berkumpul di bandara untuk berangkat umrah," kata Baluki Ahmad kepada Ngopibareng.id, Jumat 28 Februari 2020.
Menurut Baluki Ahmad, waktu keputusuan penghentian kunjungan ke tanah suci diterbitkan Kamis 27 Februari 2020. Padahal jumlah jemaah umrah yang akan berangkat pada hari itu sekitar 2.500 orang, termasuk jemaah yang akan berangkat melalui Surabaya.
"Mereka tinggal berangkat semua syarat dan kewajiban dari segi administrasi maupun finansial sudah terpenuhi," kata Baluki Ahmad.
Mengingat pembatalan berangkat umrah ini bukan kehendak travel, Baluki Ahmad minta jangan sampai tiket pesawat dan hotel yang telah diboking dinyatakan hangus.
"Saya minta bantuan pemerintah ikut menegosiasikan jangan sampai uang yang telah kami bayarkan dinyatakan hilang," kata Baluki Ahmad.
Pihaknya membawahi ratusan biro perjalanan penyelenggara umrah di Indonesia. Oleh karena itu, Baluki Ahmad meminta para jemaah bersabar untuk pengaturan ulang keberangkatan ke Arab Saudi.
"Kalau keadaaannya seperti ini semua pihak merasa dirugikan, tapi yang jelas jemaah yang amat-amat terpukul, karena biaya sudah keluar," ujar seorang jemaah.
"Berangkat umrah itu berbeda seperti berangkat ke Malaysia atau Eropa, ketika hendak berangkat ke Tanah Suci ketika gagal ada tekanan psikologis," sahut jemaah lainnya.
Sementara Kementrian Agama RI dalam waktu dekat berencana mengundang biro penyelenggara umrah dan maskapai penerbangan untuk membicarakan solusi penghentian umrah dari Arab Saudi supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi mengatakan
pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi, antara lain agar jamaah yang sedang melakukan ibadah dapat melanjutkan ibadahnya.
"Bagi mereka yang sudah terlanjur atau akan mendarat juga agar diizinkan untuk melanjutkan ibadah atau ziarah," ungkap Muhadjir, usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Membahas Dampak Pelarangan Ibadah Umrah Akibat COVID-19 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Dia pun menyatakan bahwa pemerintah masih akan melakukan rapat koordinasi lanjutan dengan tujuan semaksimal mungkin melindungi kepentingan calon jemaah. Utamanya yang berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi seperti hotel, dan visa.
Sedang Jamaah yang sudah terlanjur berangkat tetap menjadi tanggung jawab maskapai dan travel untuk memulangkannya.