Menkes Sebut Indonesia Masuk “Alarm Darurat” Kesehatan Mental Anak

Kementerian Kesehatan merilis situasi kesehatan mental anak di Indonesia memasuki fase yang mengkhawatirkan. Data dari Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan sepanjang 2025–2026 menunjukkan temuan serius. Hampir 10 persen anak Indonesia telah menunjukkan indikasi gangguan kecemasan dan depresi. Data survei tersebut memperlihatkan lonjakan signifikan dalam rentang delapan tahun terakhir.

“Data ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa di Indonesia sangat besar dan tidak boleh disepelekan,” tegas Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

Menkes menyebut dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining. Menurutnya, 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan tanda-tanda kecemasan (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak terindikasi mengalami depresi (depression disorder). Jumlah yang terdeteksi mengalami gejala gangguan mental tidak bisa dianggap kecil.

Selain itu Budi juga menyoroti meningkatnya kasus percobaan bunuh diri pada anak berdasarkan Global School-Based Student Health Survey (GSHS). Data survei tersebut memperlihatkan lonjakan signifikan dalam rentang delapan tahun terakhir. Pada tahun 2015, angka anak yang mencoba bunuh diri tercatat 3,9 persen. Namun pada 2023, angkanya melonjak menjadi 10,7 persen. Untuk itu Budi menekankan bahwa kesehatan mental anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi pribadi hingga lingkungan terdekat.

“Yang harus diperbaiki bukan hanya anaknya. Pola asuh keluarga, tekanan pertemanan, dan sistem pendidikan juga berperan besar. Karena itu, life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) harus terus disosialisasikan,” ujarnya.

Kemenkes Perluas Skrining dan Tambah Tenaga Psikolog Klinis di Puskesmas

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana memperluas cakupan skrining CKG menjadi 25 juta anak. Langkah ini dilakukan agar deteksi dini gangguan mental bisa menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa setiap hasil skrining akan diteruskan kepada Puskesmas untuk intervensi lebih lanjut. Saat ini jumlah psikolog klinis di Puskesmas masih sangat terbatas, yakni sekitar 203 orang secara nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan agresif dalam rekrutmen dan distribusinya. Selain itu, layanan krisis kesehatan mental juga diperkuat melalui platform Healing119.id, sebuah kanal bantuan cepat bagi anak maupun keluarga yang membutuhkan intervensi psikologis mendesak.

Kemenkes turut mendorong peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru kelas di sekolah untuk berperan aktif sebagai pendamping bagi anak yang menunjukkan gejala emosional. Langkah kolaboratif lintas lembaga juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada 5 Maret 2026. Instansi yang terlibat meliputi Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen. Selain itu ada juga Kemendukbangga/BKKBN Kemenag, Kemendagri, Kemensos hingga Polri

SKB ini bertujuan menciptakan sistem penanganan kesehatan mental anak yang menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari edukasi, pencegahan, hingga rehabilitasi. “Pemerintah menjamin kerahasiaan data setiap anak. Fokus kami adalah melindungi mereka dari stigma dan memastikan penanganan yang tepat sejak dini,” tulis Kemenkes dalam rilis resminya.

Harapannya melalui kerja sama lintas kementerian serta perluasan pelayanan psikologi di Puskesmas, pemerintah berupaya mewujudkan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak, baik di keluarga maupun sekolah. Selain itu Kemenkes juga mengimbau orang tua, guru, serta masyarakat untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, seperti mudah tersinggung, kehilangan minat, sulit tidur, atau menarik diri dari lingkungan sosial.

Penulis: Nurul Huda