Lonjakan Drastis Kekerasan Menjadi Rapor Merah Pendidikan Indonesia 2025
Dunia pendidikan Indonesia menutup tahun 2025 dengan catatan kelam. Dua masalah fundamental—keamanan siswa dan kualitas capaian akademik—menjadi sorotan tajam setelah data terbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut kondisi ini sebagai sinyal bahwa pendidikan nasional sedang "tidak naik kelas." Kasus kekerasan di lembaga pendidikan juga melonjak hingga 600 Persen
Hal tersebut terungkap dalam paparan hasil pantauan tahun 2020 hingga 2025. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji fakta mengejutkan kekerasan di lingkungan sekolah melonjak hingga 600 persen dalam enam tahun terakhir. “Pada tahun 2020 terdapat 91 kasus. Kemudian 2023 ada 285 kasus. Nah pada tahun 2024 melonjak menjadi 573 kasus. Angka ini naik lebih dari 100% dalam setahun.
Bahkan pada tahun 2025 naik lagi menjadi 641 kasus,” ungkapnya di Jakarta Pusat, Selasa 30 Desember 2025. Mirisnya, mayoritas kekerasan justru terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa antara guru dan siswa yang mendominasi sebesar 46,25 persen. Sementara itu, kekerasan antarteman sebaya menyusul di angka 31,11 persen. Jenjang SD hingga SMA menjadi lokasi paling rawan dengan kontribusi 57 persen dari total kasus.
Ubaid menilai berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), belum berfungsi efektif. "Satgas-satgas di daerah belum berperan karena angkanya naik terus. Bahkan ada sekolah yang sudah memiliki TPPK, namun tetap terjadi perundungan hingga merenggut nyawa siswa," tegasnya.
Mitos Ujian Nasional dan Jebloknya Nilai TKA
Di sisi lain, potret akademik siswa Indonesia juga tak kalah buram. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baru-baru ini merilis hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang menunjukkan angka memprihatinkan. Nilai rata-rata Matematika hanya menyentuh angka 36,10, sementara Bahasa Inggris Wajib menjadi yang terendah dengan rata-rata 24,93 dari skala 100.
Menanggapi anggapan bahwa buruknya nilai ini akibat dihapusnya Ujian Nasional (UN), JPPI membantah keras korelasi tersebut. Ubaid membeberkan bahwa prestasi akademik Indonesia sudah "jeblok" jauh sebelum era menteri saat ini. "Data 10 tahun terakhir menunjukkan hasil yang sama saja. Tahun 2014 rata-rata UN di angka 59, lalu merosot ke angka 50 di tahun 2017, dan terus turun ke 46 di tahun 2018. Jadi, ada atau tidak adanya UN tidak berpengaruh pada peningkatan capaian pembelajaran," papar Ubaid.
Hasil TKA 2025 yang mencatat rata-rata 49 dinilai setara dengan kegagalan di masa lalu. JPPI menegaskan bahwa rendahnya skor numerasi dan literasi ini bukan kesalahan individu guru atau murid semata, melainkan bukti kegagalan sistem pendidikan secara menyeluruh. Meskipun terdapat beberapa capaian tinggi pada mata pelajaran pilihan seperti Antropologi (70,43), namun mata pelajaran fondasi seperti Matematika dan Bahasa Inggris tetap merah.
Menurutnya Refleksi Akhir Tahun KPPI ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah di tahun mendatang. Tanpa evaluasi mendalam terhadap fungsi satgas pencegahan kekerasan dan perbaikan kurikulum yang menyentuh akar masalah, wajah pendidikan Indonesia dikhawatirkan akan terus terjebak dalam siklus yang sama: penuh tekanan namun minim prestasi.
Penulis: Nurul Huda