Kumpul di UGM, Puluhan Rektor Nyatakan Sikap Pemilu Bermartabat
Puluhan rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta menyatakan sikap untuk menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Para pimpinan perguruan tinggi ini menyatakan pelaksanaan Pemilu mendatang dijalankan dengan cara bermartabat.
Tercatat sebanyak 30 perguruan tinggi berkumpul di kampus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu 17 September 2022.
Menurut Rektor UGM Ova Emilia, Pemilu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sembarangan. Tapi Pemilu adalah mandat reformasi serta pintu pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan di negeri ini. ”Demokrasi bermartabat itu salah satunya ditandai dengan pelaksanaan Pemilu yang berkualitas,” ujarnya dalam pernyataan sikapi bersama pada para rektor dari perguruan tinggi lain dikutip di kanal UGM Yogyakarta, Sabtu ini.
Para rector menyatakan, jika Pemilu berlangsung baik di Indonesia, tentu akan menjadi contoh karena mampu berdemokrasi dengan baik.
Dalam pernyataan sikap, dinyatakan 10 poin yang intinya dilaksanakan dengan cara bermartabat. Pertama, mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai media pendidikan politik, pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan serta menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan.
Kemudian, menyerukan ke semua komponen bangsa untuk menjamin Pemilu berjalan partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik.
Para pimpinan perguruang tinggi juga mengajak seluruh komponen bangsa mencegah politik biaya tinggi, politik uang, serta menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu.
Imbauan lain, para rektor mengajak komponen bangsa menghindari jebakan politik identitas yang berkaitan dengan SARA. Karena masalah ras dapat memicu konflik dan kekerasan yang merusak persatuan. "Mendesak para elit politik penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan berintegritas, serta martabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi," kata Ova Emilia.
Dalam pernyataan para rektor mendorong komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks dan ujaran kebencian. Kemudian berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial.
Para rektor menuntut partai politik untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi di tengah masyarakat. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan.
Selain itu, masyarakat diminta tak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif sehingga mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi. Juga mengajak para akademisi, masyarakat sipil, dan media massa berperan aktif mengedukasi publik dalam literasi demokrasi dan kebangsaan serta mengawasi jalannya kekuasaan.”Ini bentuk tanggung jawab moral kami demi menjaga persatuan, keadaban dan martabat bangsa Indonesia,” tandas Ova yang menyampaikan pernyataannya mewakili para rektor.