Kolaborasi 5 Kampus Surabaya Luncurkan 9 PPDS Baru
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui pendekatan Sistem Kesehatan Akademik (SKA).
Langkah ini ditempuh untuk menjawab ketimpangan supply dan demand tenaga medis spesialis, baik dari sisi jumlah maupun distribusi wilayah. Sepanjang 2025–2026, pemerintah menargetkan pembukaan besar-besaran Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Hasilnya cukup signifikan. Sebanyak 160 program studi PPDS baru dibuka, sehingga total prodi nasional meningkat dari 366 menjadi sekitar 526.
Surabaya Jadi Episentrum Kolaborasi
Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, tiga Fakultas Kedokteran di Surabaya yakni Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Universitas Hang Tuah (UHT), dan Universitas Ciputra Surabaya (UC) berkolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) serta Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai mitra pembina.
Kolaborasi ini meluncurkan sembilan program studi PPDS baru dalam satu momentum bersama yang dipusatkan di Kampus B UNUSA, Selasa, 24 Februari 2026.
Acara tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek Khairul Munadi, Tenaga Ahli Mendiktisaintek Tri Hanggono Achmad, Ketua Yayasan RSI Surabaya Mohammad Nuh, Kepala LLDIKTI Wilayah VII Dyah Sawitri, serta perwakilan Walikota Surabaya dan Kadinkes Provinsi Jawa Timur.
Target Pemerataan Dokter Spesialis
Dalam sambutannya, Dirjen Dikti Khairul Munadi menegaskan peluncuran PPDS di Surabaya ini menjadi bagian dari Program Akselerasi Pemenuhan dan Pemerataan Tenaga Medis Spesialis/Subspesialis melalui SKA.
Ia menyebut Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter spesialis dalam jumlah besar. Kondisi ini berdampak langsung terhadap akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat.
Menariknya, capaian 160 prodi baru ini melampaui target awal 148 prodi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Penambahan prodi tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pemerataan. Sebanyak 11 provinsi yang sebelumnya belum memiliki PPDS kini mulai membuka program, termasuk NTT, Maluku, dan Papua.
Khairul juga menegaskan pentingnya komitmen agar lulusan PPDS kembali mengabdi di daerah asal serta mendapat jaminan keselamatan dan kesejahteraan dalam sistem pendidikan yang bebas kekerasan.
Pendekatan Kolaboratif, Bukan Kompetitif
Rektor UNUSA Tri Yogi Yuwono menekankan bahwa transformasi pendidikan kedokteran harus dibangun dengan semangat kolaborasi, bukan kompetisi.
Menurutnya, Indonesia masih kekurangan dokter spesialis di bidang krusial seperti kesehatan ibu dan anak, bedah, jantung, hingga perawatan intensif.
“Melalui pembukaan sembilan PPDS ini, UNUSA, UHT, dan UC siap berkolaborasi mempercepat pemenuhan dokter spesialis yang kompeten, beretika, dan siap mengabdi,” tegasnya.
Senada, pihak Pemkot Surabaya melalui Staf Ahli Walikota menyampaikan dukungan terhadap penguatan ekosistem kesehatan daerah berbasis kemitraan strategis antara kampus, fasilitas layanan kesehatan, dan pemerintah daerah.
Bangun Sistem Kesehatan Akademik Terintegrasi
Ketua Yayasan RSI Surabaya Mohammad Nuh menyebut peluncuran sembilan PPDS ini sebagai langkah strategis dan bersejarah.
Ia menilai kolaborasi tiga fakultas kedokteran di Surabaya tidak sekadar menambah jumlah program, melainkan membangun Sistem Kesehatan Akademik yang terintegrasi dengan rumah sakit pendidikan dan jejaring layanan kesehatan.
Program akselerasi ini tetap mengedepankan penjaminan mutu pendidikan dan keselamatan pasien, dengan pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan seperti LAMPTKes, kolegium, dan organisasi profesi.
Kolaborasi ini juga selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia.
Dengan langkah ini, Surabaya tak hanya menjadi kota pendidikan, tetapi juga motor penggerak transformasi sistem kesehatan nasional menuju Indonesia Sehat 2045.