Isu Resuffle Dari Istana Kian Kencang Menteri Dag Dig Dug
Isu resuffle kabinet kerja Jokowi- JK yang dihembuskan dari Istana, membuat beberapa menteri galau dan dag dig dug. Ada yang pasrah karena ia menyadari bahwal mengangkat dan memberhentikan menteri adalah kewenangan presiden yang diatur dalam UU 1945 mencakup hak prerogatif presiden. Tapi ada beberapa menteri yang menangkap isu resuffle ini sebagai warning dari presiden kepada para pembantunya di jajaran kementerian dan lembaga di luar kementerian, supaya bekerja lebih baik lagi.
Isu reshuffle kabinet menjelang akhir periode Jokowi-Jusuf Kalla (JK) muncul setelah sejumlah menteri ikut terseret dalam proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Staf Khusus Presiden Johan Budi SP mengatakan para menteri tersebut sudah dipanggil Jokowi.
"Pasti Pak Presiden meminta penjelasan yang bersangkutan kenapa diperiksa oleh KPK," ujar Johan saat dikonfirmasi ngopibareng.id melalui ponselnya Jumat 10 Mei 2019.
Kata Johan Budi, Presiden selalu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk tidak melakukan korupsi. Dan dalam peringatan itu presiden mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak merampok uang rakyat.
Johan menjelaskan, ada sejumlah faktor yang memungkinkan Jokowi mengocok ulang kabinetnya, seperti masalah kinerja dan menteri berstatus tersangka. Reshuffle bisa saja dilakukan sebelum masa kepemimpinan Jokowi di periode pertama ini berakhir.
"Ketika Pak Presiden melihat kinerja menterinya tidak perform, bisa diganti sewaktu-waktu. Terutama yang menterinya tersangkut hukum," kata Johan.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus Romahurmuziy. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi juga sudah lebih dulu diperiksa untuk kasus dugaan suap dana hibah KONI. Sementara Mendag Enggartiasto Lukita memang belum diperiksa, namun ruang kerjanya sudah digeledah oleh KPK.
Jokowi, kata Johan, selalu mengingatkan kepada menterinya jangan sampai terseret kasus hukum. Menteri Agama Lukman Hakim yang namanya terseret gratifikasi dan dugaan suap yang melibatkat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, mengatakan ia telah berusaha bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan arahan presiden yang tertuang dalam Nawa Cita.
"Presiden nanti yang akan menilai kinerjanya dengan standar tertentu, buka isu," kata Menag.
Kasus yang menyeret Kemenag ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Maret 2019 yang dilakukan KPK terhadap Romahurmuziy alias Rommy. Rommy disangka KPK menerima suap dari dua orang, yaitu Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin. KPK menduga Muafaq dan Haris memberikan suap ke Rommy untuk membantu keduanya lolos seleksi jabatan di Kemenag.
KPK menyadari Rommy tidak menjabat apa pun dalam internal Kemenag. Oleh sebab itu, KPK menduga ada peran orang lain dari internal Kemenag yang juga turut serta berperan. Dari sini muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang diduga ikut terlibat dari lingkup internal Kemenag?
Rasa kurang nyaman itu juga dirasakan oleh Menpora Imam Nahrowi. Kader PKB ini terseret dalam kasus dana hibah Koni yang melibatkan stafnya. Apa kata Imam tentang isu resuflle yang bergulir dari Istana?
"Wallahu Alam, saya tidak ingin menggurui presiden. Yang penting saya bekerja, bekerja sesuai arahan Bpk Presiden," ujar Imam Nahrowi ketika dihubungi ngopibareng.id Jumat 10 Mei 2019.
Lalu bagaimana dengan Mentri Perdagangan Enggartiasto Lukito? Kader Nasdem yang namanya disebut sebut dalam kasus OTT KPK yang diduga melibatkan Bowo, menyatakan dirinya tidak masuk dalam lingkaran setan, seperti yang dituduhkan kepadanya.
Mendag Enggar diduga terseret dalam kasus suap yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. KPK menggeledah ruang kerja dan kediaman Enggar. Salah satu dokumen yang disita dari ruang kerja Enggar terkait dengan perdagangan gula. Partai Nasional Demokrat memastikan tak akan mencampuri urusan hukum.
"Kalau masalah hukum itu domain KPK, saya tidak komentar. Tidak boleh dicampuri," kata Johnny (asm)