Ferry Irwandi Kritik Cara Pejabat Jelaskan Ekonomi, Singgung Postur Fiskal Negara
Pegiat literasi ekonomi Ferry Irwandi mengingatkan pejabat publik agar berhati-hati ketika menjelaskan persoalan ekonomi makro kepada masyarakat. Menurutnya, narasi yang keliru justru bisa menimbulkan salah persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Ferry Irwandi melalui unggahan di akun Threads miliknya. Ia menegaskan pejabat negara memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjelaskan kondisi ekonomi secara benar, utuh, dan berbasis data.
“Pejabat publik punya kewajiban menjelaskan hal yang benar kepada masyarakat, terlebih jika membicarakan makroekonomi. Semoga hal seperti ini tidak terulang kembali,” tulis Irwandi Ferry.
Dalam video yang diunggahnya, Irwandi mencontohkan bagaimana persoalan ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah dan kondisi fiskal negara, kerap dijelaskan secara simplistis sehingga berpotensi menyesatkan publik.
Ia lalu mengurai soal postur fiskal Indonesia untuk menunjukkan bahwa kondisi ekonomi negara tidak bisa dibaca hanya dari satu indikator semata. Menurutnya, postur fiskal harus dipahami sebagai keseluruhan struktur penerimaan dan belanja negara.
Irwandi menjelaskan, penerimaan negara Indonesia masih sangat bergantung pada pajak dan komoditas. Sementara di sisi lain, kebutuhan belanja negara terus meningkat untuk subsidi energi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pembayaran utang dan bunga utang.
“Kalau rupiah melemah, misalnya, dampaknya bukan hanya soal harga dolar naik. Beban pembayaran utang luar negeri pemerintah dan impor energi juga ikut meningkat,” paparnya.
Ia juga menyinggung pentingnya memahami defisit anggaran secara proporsional. Defisit, menurutnya, bukan berarti negara otomatis bangkrut. Namun harus dilihat apakah defisit digunakan untuk belanja produktif atau justru habis untuk konsumsi jangka pendek.
Dalam penjelasannya, Irwandi menilai masyarakat sering mendapatkan narasi ekonomi yang terlalu politis dan tidak edukatif. Padahal, isu fiskal menyangkut langsung kehidupan rakyat, mulai harga pangan, subsidi BBM, lapangan kerja, hingga daya beli masyarakat.
Karena itu, ia meminta pejabat publik tidak menyederhanakan persoalan ekonomi demi kepentingan komunikasi politik sesaat.
“Makroekonomi itu saling terkait. Kurs rupiah, inflasi, suku bunga, APBN, utang, investasi, semuanya nyambung. Tidak bisa dijelaskan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Unggahan tersebut mendapat respons luas dari warganet. Banyak yang menilai publik memang membutuhkan penjelasan ekonomi yang lebih jernih di tengah derasnya arus informasi media sosial.
Di era digital saat ini, komunikasi pejabat soal ekonomi dinilai bukan sekadar pernyataan politik, tetapi juga bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pasar.