Indonesia Butuh Pendekatan Terintegrasi Untuk Hadapi Masalah Sampah

Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan berat dalam menangani kondisi sampah, termasuk dalam hal pengelolaan dan dampaknya pada masa depan. Saat ini Indonesia memproduksi 64 juta ton sampah per tahun termasuk 3.2 juta ton sampah plastik yang mana 1.3 juta ton berakhir di laut. Berbagai hasil studi bahkan menemukan bahwa Indonesia adalah pencemar sampah plastik nomor dua di dunia setelah Cina.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempatkan pengelolaan laut yang berkelanjutan, penanganan sampah di laut dan pengelolaan sampah secara umum sebagai prioritas. Pada pertemuan G20 di bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen bahwa pada 2025, Indonesia akan mengurangi sampah hingga 30% dan mengurangi sampah plastik laut hingga 70%. Target ini akan dapat dicapai melalui penerapan berbagai inisiatif, seperti Program Pengelolaan Limbah Padat Nasional (NSWM), Agenda Laut Nasional dan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik. Dua terkahir dari inisiatif ini dipimpin oleh Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dalam kunjungan lapangan bersama ke Pintu Air Manggarai di Jakarta, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Havas Oegroseno mengatakan, dengan adanya undang-undang tentang pemerintah daerah, maka permasalahan sampah menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah (Pemda). "Tapi masalahnya Pemda tidak punya anggaran yang memadai untuk mengelola sampah yang idealnya adalah USD 15 per orang/tahun," keluhnya.

Dengan demikian, lanjutnya, kerjasama antar sektor dan lembaga untuk memperkuat kebijakan yang terkait menjadi sangat diperlukan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengalokasikan US$1 miliar selama 5 tahun kedepan dengan dukungan dana tambahan dari berbagai mitra pembangunan lainnya, termasuk Bank Dunia dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di berbagai kota pesisir di Indonesia, termasuk Jakarta.

Menurut Gubernur DKI Anies Baswedan masalah sampah adalah masalah kita semua. Sebagai ibu kota, Jakarta menghasilkan sekitar 7000 ton sampah per hari. Per November 2017, Jakarta menghasilkan sekitar 2.3 juta ton sampah per tahun, termasuk 54% sampah organik dan 14% sampah plastik. "Penanganan sampah memerlukan peran aktif para warga. Saat ini kita masih dalam tahap 2.0 dimana Pemda dianggap sebagai penyedia jasa, dimana warga membuang sampah, pasukan oranye membersihkan. Kita ingin menuju ke tahap 3.0 dimana warga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan cara bergotong royong, bekerja bakti dan berani menegur apabila ada yang membuang sampah sembarangan. Segala upaya akan semakin bermakna apabila seluruh pihak merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kota ini. Maju kotanya bahagia warganya" ujarnya.

Dalam sambutannya, World Bank Country Director Rodrigo A. Chaves mengungkapkan, "Pendekatan multi-faceted dan inovatif yang ditunjukkan oleh berbagai instansi pemerintah hari ini menunjukkan pentingnya upaya bersama lintas institusi dan lembaga khususnya di daerah yang berada di aliran sungai. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan limbah padat di daerah perkotaan dan pesisir karena hal ini dapat secara langsung mengurangi kebocoran limbah ke laut dan jalur air yang terhubung lainnya. Berdasarkan hasil studi kami, sekitar 80% kebocoran limbah ke laut berasal dari sampah di daratan yang tidak terambil atau terkelola dengan baik. Diperkirakan setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas rata-rata 1 kg sampah plastik per tahun."

Duta Besar Norwegia Vegard Kalee mengatakan "Lautan dan daerah pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, berfungsi sebagai sumber penghasilan dan mata pencaharian bagi ratusan juta orang di dunia. Namun, ekosistem laut dan daerah pesisir saat ini mengalami kemorosotan yang sangat tajam. Polusi sampah, khususnya dalam bentuk plastik sangat mengancam kesehatan dan keseimbangan ekosistem di laut dan daerah pesisir. Sebuah hasil studi bahkan menyatakan bahwa apabila ini terus berlanjut, maka pada 2050 akan ada lebih banyak plastik dari sisi massa daripada ikan di lautan dunia. Karena isu yang kita dihadapi ini tidak memandang batasan negara, maka kami dengan senang hati bergabung dengan Bank Dunia dan Denmark dalam mendukung Agenda Laut Indonesia melalui Dana Perwalian Kemaritiman Indonesia atau OMC MDTF."

Menurut Duta Besar Denmark Rasmus A. Kristensen, "Seperti halnya Indonesia, Denmark memiliki sejarah kemaritiman yang panjang. Oleh sebab itu kami sepenuhnya mendukung Agenda Kelautan Indonesia. Dana perwalian ini merupakan inisiatif yang tepat untuk mengurangi limbah laut dan dalam memperbaiki pengelolaan lautan Indonesia. Karena kebanyakan sampah di laut berasal dari limbah yang tidak dikelola dengan baik di kota-kota besar di daerah pesisir seperti Jakarta, maka terdapat tantangan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut. Dalam hal ini, Denmark telah bekerjasama dengan Indonesia dalam memperbaiki pengelolaan limbah padat, termasuk teknologi konversi limbah ke energi, dan berkomitmen untuk melanjutkan upaya tersebut."

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Havas Oegroseno mengatakan, "Dana Perwalian Kemaritiman Indonesia menunjukkan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara Indonesia dan komunitas internasional dalam menangani tantangan di laut dan daerah pesisir. Hibah yang dikelola dalam dana perwalian ini dapat menjadi landasan dalam menjaga lautan Indonesia dan akan memanfaatkan inisiatif dan investasi yang ada untuk memperbaiki pengelolaan limbah padat di kota-kota pesisir untuk mengurangi sampah plastik dan limbah lainnya di laut."

Dana Perwalian Kemaritiman Indonesia memberikan dukungan strategis terhadap keseluruhan Agenda Kelautan di bidang lingkungan hidup dan ekonomi biru. Dikelola oleh Bank Dunia, dana perwalian ini didukung oleh dana hibah dari Norwegia dan Denmark, masing-masing sejumlah US$1.4 juta dan US$ 875 ribu. Dana Perwalian Kemaritiman akan membangun sinergi dengan program sejenis lainnya dibawah Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya, termasuk dalam meningkatkan pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia.

Secara detil, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengungkapkan beberapa contoh pemanfaatan dana hibah. "Bekerjasama dengan pemerintah daerah kita akan memanfaatkan dana hibah untuk menyusun desain pengelolaan limbah padat, membantu memperkuat jaringan antar bank sampah," pungkasnya.(ant/frd)