Ilusi Pengetahuan Penguasa Bisa Melahirkan Kebijakan Awur-awuran

Transformasi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memberi penguasa akses terhadap informasi yang semakin melimpah. Namun, kondisi tersebut juga dapat melahirkan illusion of knowledge atau ilusi pengetahuan yang berbahaya bagi tata kelola negara.

Pengamat dari Lab45, Haryadi, menjelaskan illusion of knowledge merupakan situasi ketika penguasa merasa mengetahui, memahami, dan mampu mengendalikan persoalan negara jauh melebihi pengetahuan yang sebenarnya dimiliki.

Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan lagi kekurangan informasi. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan, semakin banyak pula informasi yang dapat diakses. Kondisi tersebut justru membuat penguasa lebih mudah terjebak dalam keyakinan bahwa dirinya telah mengetahui kebenaran secara utuh.

“Penguasa kerap gagal membedakan antara akses terhadap informasi dan pemahaman secara substansial,” kata Haryadi dalam analisisnya, Rabu, 9 September 2026.

Ia menilai sebagian penguasa merasa telah memahami persoalan masyarakat hanya dengan membaca executive summary, melihat infografis laporan, dan memantau percakapan atau tagar di media sosial.

Akibatnya, kebijakan publik berisiko dirumuskan secara parsial, reaktif, dan tidak berdasarkan pemahaman mendalam. Penguasa merasa memiliki pengetahuan terbaik, padahal baru menyentuh permukaan persoalan.

Terjebak Big Data dan Gelembung Informasi

Haryadi mengidentifikasi sejumlah faktor struktural yang menyebabkan illusion of knowledge berkembang di lingkungan kekuasaan.

Pertama, ilusi mengenai kemampuan big data dan dasbor digital. Penguasa merasa telah menguasai persoalan hanya karena memiliki sistem pemantauan berbasis AI. Padahal, data berbentuk angka sering kehilangan konteks lapangan dan tidak mampu menangkap dimensi emosional masyarakat.

Kedua, munculnya filter bubble birokrasi dan echo chamber di sekitar penguasa. Lingkaran utama kekuasaan, mulai ajudan, staf khusus, konsultan politik, pendengung hingga oligarki penyokong, cenderung menyaring informasi agar sesuai dengan narasi yang menyenangkan pemimpin.

Ketiga, tekanan media sosial yang menuntut respons kebijakan secara instan. Penguasa dipaksa mengambil keputusan cepat, termasuk terhadap persoalan yang kompleks. Akibatnya, keputusan lebih banyak mengandalkan mekanisme heuristik atau jalan pintas berpikir.

“Penguasa merasa sudah memahami persoalan, padahal baru menyentuh sisi permukaannya,” ujarnya.

Faktor keempat adalah personalisasi kekuasaan. Ketika institusi negara dibentuk bergantung pada figur pemimpin, pengetahuan pribadi pemimpin kemudian diperlakukan sebagai pengetahuan resmi negara.

Tiga Karakteristik Ilusi Pengetahuan

Menurut Haryadi, terdapat tiga karakteristik utama illusion of knowledge dalam pemerintahan.

Karakteristik pertama adalah technocratic hubris atau keangkuhan teknokratis. Tata kelola negara dianggap semata-mata sebagai persoalan teknis dan prosedural yang dapat diselesaikan melalui skema dari atas ke bawah. Pendekatan tersebut sering mengabaikan dinamika sosiologis dan kebiasaan masyarakat lokal.

Karakteristik kedua ialah ketergantungan terhadap executive summary. Penguasa tidak mampu atau tidak bersedia menelaah hubungan sebab-akibat yang rumit secara mendalam. Kebijakan akhirnya lebih banyak dibangun berdasarkan jargon ringkas yang minim substansi.

Karakteristik ketiga adalah resistensi terhadap kepakaran eksternal. Penguasa cenderung menolak kritik akademisi, ilmuwan, dan aktivis karena menganggap lembaga internal pemerintah paling mengetahui kondisi riil masyarakat.

Jika dibiarkan, kata Haryadi, ilusi pengetahuan dapat menyebabkan penguasa mengambil keputusan strategis berdasarkan keyakinan yang keliru. Kondisi menjadi semakin berbahaya ketika tidak ada pihak di sekitar kekuasaan yang berani memberikan koreksi.

“Skala kesalahan akan mengikuti skala kekuasaan,” katanya.

Ketika kebijakan tersebut gagal di lapangan, penguasa juga berpotensi menyalahkan masyarakat atau oposisi dengan tudingan sabotase. Situasi ini dapat berujung pada pengetatan kontrol digital dan tindakan represif untuk mempertahankan kebenaran versi negara.

Kritik Harus Dilembagakan

Untuk mencegahnya, Haryadi menawarkan tiga langkah struktural. Pertama, negara harus melembagakan perbedaan pendapat dengan menyediakan saluran kritik yang terlindungi dari represi kekuasaan eksekutif.

Menurutnya, struktur politik tidak boleh dibangun dengan asumsi bahwa penguasa akan selalu berbuat baik. Sistem kenegaraan harus memungkinkan pemimpin dikoreksi ketika melakukan kesalahan.

Kedua, pemerintah perlu membangun pluralisme epistemik. Keputusan strategis tidak boleh hanya bergantung pada satu sumber pengetahuan. Diperlukan unit independen dalam proses pembuatan kebijakan yang bertugas melakukan simulasi kegagalan atau pre-mortem analysis serta menguji asumsi dasar pemerintah.

Ketiga, pemerintah perlu menerapkan regulatory sandboxing dan uji publik terbuka. Kebijakan sebaiknya diuji dalam skala terbatas dan hasilnya diukur secara transparan sebelum diterapkan secara nasional. Proses tersebut perlu dilengkapi dengan audit independen dari kalangan profesional dan akademisi.

Haryadi menyimpulkan illusion of knowledge bukan semata-mata penyakit individual seorang pemimpin. Fenomena tersebut merupakan produk struktural dari konsentrasi kekuasaan, penyaringan informasi, lemahnya kritik, serta tidak berjalannya mekanisme koreksi.

Karena itu, solusi terbaik bukan sekadar mencari pemimpin yang tampak paling pintar. Negara yang matang membutuhkan pemimpin yang bersedia menemukan, mengakui, dan memperbaiki kesalahan sebelum kesalahan tersebut berkembang menjadi bencana.