IKM Las dan AC Sidoarjo Dibekali Modal hingga Sertifikasi untuk Naik Kelas
Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) bidang pengelasan dan pendingin udara atau AC di Kabupaten Sidoarjo mendapat suntikan untuk mengembangkan usaha secara lebih profesional. Tidak hanya keterampilan teknis, mereka dibekali pengetahuan mengenai permodalan, manajemen usaha, sertifikasi hingga strategi pemasaran.
Sebanyak 260 pelaku IKM mengikuti pelatihan yang merupakan hasil sinergi Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI tersebut. Program ini diarahkan untuk membuka lebih banyak peluang tumbuhnya wirausaha baru sekaligus mendorong pelaku usaha yang sudah berjalan agar mampu naik kelas.
Direktur IKM Pangan, Furniture, dan Bahan Bangunan Kemenperin RI, Afrizal Haris, mengatakan, pengembangan wirausaha menjadi salah satu fokus pemerintah. Karena itu, materi pelatihan dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan dasar berwirausaha, tetapi juga mengenalkan berbagai akses yang dapat dimanfaatkan pelaku IKM.
“Sekarang memang fokus untuk penumbuhan wirausaha baru. Materinya merupakan paket lengkap, mulai dari kewirausahaan, KUR, hingga success story pelaku usaha,” ujar Afrizal, Sabtu, 12 September 2026.
Menurut dia, pelatihan tersebut bukan menjadi tahap akhir. Pemerintah masih memiliki sejumlah program lanjutan yang dapat dimanfaatkan pelaku IKM sesuai kebutuhan usahanya.
Salah satunya melalui program restrukturisasi mesin bagi pelaku IKM yang membutuhkan peningkatan peralatan produksi. Selain itu, Kemenperin juga menyediakan fasilitasi sertifikasi untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas jangkauan pasar.
Kepala Disperindag Sidoarjo Eni Rustianingsih menyebut penguatan IKM tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menargetkan 150 UKM naik kelas.
Menurut Eni, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pelaku usaha tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memperoleh solusi ketika menghadapi kendala permodalan, legalitas, maupun pengembangan usaha.
“Harapannya, yang tidak bisa menjadi bisa, yang membutuhkan dana mendapat akses, kemudian yang belum memahami sistem perizinan juga mendapatkan pendampingan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Komisi VII mendorong Kemenperin memperkuat pendampingan terhadap pelaku usaha di daerah, khususnya di wilayah daerah pemilihannya, Surabaya-Sidoarjo.
Selain kewirausahaan dan manajemen usaha, peserta mendapatkan pembekalan mengenai akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta strategi pemasaran.
BHS menegaskan, perkembangan peserta tidak berhenti setelah kegiatan pelatihan selesai. Pemantauan akan dilakukan bersama Disperindag Sidoarjo untuk melihat sejauh mana pembekalan yang diberikan dapat diterapkan dan mendorong keberlanjutan usaha.
“Kami berharap mereka menjadi wirausaha baru yang potensial dan berkualitas. Dengan bertambahnya wirausaha, ekonomi akan tumbuh dan serapan tenaga kerja semakin baik,” kata BHS.