"Gestok, Kita Kutuk, Dan Saya (Soekarno), Mengutuk Pula."
Gestok, Kita Kutuk, Dan Saya (Soekarno) Mengutuk Pula."
Ini kalimat Presiden RI pertama, Ir Soekarno, dalam sambutannya pada peringatan HUT RI 17 Agustus 1966.
Bung Karno juga menyampaikan terimakasih kepada Jenderal Soeharto yang telah berhasil menumpas PKI dan mengembalikan keamanan negara pasca pengkhianatan 30 September 1965.
"Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu (super semar) dengan baik. Saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini," kata Bung Karno.
Gestok adalah istilah yang dipakai Presiden Soekarno untuk menamakan peristiwa pengkhianatan PKI. Gestok artinya Gerakan Satu Oktober. Merujuk pada penculikan dan pembunuhan para jenderal oleh PKI yang terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965 yang dilanjut dengan pengumuman PKI membubarkan kabinet dan MPRS (alias kudeta).
Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Super Semar), yang merupakan surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.
Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu pasca pengkhianatan PKI pada 30 September 1965.
Setelah mendapat Surat Perintah 11 Maret 1966, besoknya pada tanggal 12 Maret 1966, atas nama Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
Isinya, membubarkan PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya.
Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
Keputusan presiden tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) terhadap tokoh-tokoh PKI yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966 tanggal 5 Juli 1966.(dmr)
https://youtu.be/-a7lMcfoKpA