Gapasdap Dorong Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Ketapang Masuk Program Strategis Nasional

Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) menyampaikan, berbagai langkah operasional yang telah dilakukan bersama telah memberikan dampak positif. Saat ini kondisi penyeberangan Ketapang–Gilimanuk telah kembali lancar.

Karena itu, Gapasdap berharap, masyarakat, pelaku usaha, pengemudi angkutan barang maupun pengguna jasa lainnya tidak lagi ragu menggunakan lintasan Ketapang–Gilimanuk.

“Kami ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ketapang–Gilimanuk saat ini sudah lancar dan siap melayani perjalanan masyarakat. Kami berharap masyarakat kembali memanfaatkan lintasan ini sehingga demand yang sempat menurun dapat kembali pulih dan terus meningkat,” kata Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo, Kamis, 1 Oktober 2026.

Pulihnya kepercayaan masyarakat penting karena lintasan Ketapang–Gilimanuk bukan hanya melayani mobilitas masyarakat Jawa–Bali, tetapi juga menjadi jalur penting bagi distribusi logistik, pariwisata, serta aktivitas ekonomi kedua wilayah.

Khoiri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja bersama mencari dan menjalankan solusi untuk mengatasi kepadatan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, baik melalui langkah jangka pendek, menengah maupun penyelesaian jangka panjang.

Apresiasi secara khusus disampaikan kepada Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono atas perhatian, masukan, dan dorongannya terhadap percepatan penyelesaian permasalahan Ketapang–Gilimanuk.

Apresiasi juga disampaikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), KSOP, BPTD, pemerintah dan para pejabat daerah, Organda, Aptrindo, operator kapal, aparat terkait, serta seluruh pemangku kepentingan industri penyeberangan yang telah berkolaborasi menjaga kelancaran pelayanan.

Khoiri menambahkan, kerja bersama tersebut mulai menunjukkan hasil nyata, terutama melalui koordinasi operasional dan percepatan proses bongkar-muat kapal.

“Persoalan sebesar Ketapang–Gilimanuk memang tidak mungkin diselesaikan sendiri-sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi dan bergerak bersama,” tegasnya.

Percepat Pekerjaan Dermaga Sebelum Nataru dan Lebaran

Setelah kondisi operasional kembali lancar, Gapasdap menilai momentum tersebut harus digunakan untuk mempercepat pembenahan infrastruktur agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi ketika volume kendaraan meningkat.

Secara khusus, Gapasdap mendorong percepatan penyatuan dan optimalisasi dermaga plengsengan di Ketapang, pelebaran fasilitas LCM di Gilimanuk, serta percepatan perbaikan dan optimalisasi fasilitas di Bulusan.

Pekerjaan yang memungkinkan untuk segera dilaksanakan diharapkan dapat dimulai secepat mungkin agar tambahan kapasitas dermaga sudah dapat dimanfaatkan dalam menghadapi Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Angkutan Lebaran.

“Kita jangan menunggu sampai antrean panjang terjadi kembali baru bergerak. Infrastruktur harus dipersiapkan sebelum demand mencapai puncaknya. Karena itu pekerjaan yang secara teknis dapat segera dilaksanakan harus dipercepat,” tegas Khoiri.

Gapasdap juga berharap ASDP sebagai pengelola pelabuhan dapat bergerak cepat sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya, dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Koordinasi antarlembaga diperlukan, namun kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas pelayanan jangan sampai tertunda hanya karena menunggu penyelesaian administrasi atau kewenangan antarpihak.

Gapasdap Usulkan Ketapang-Gilimanuk Masuk Program Strategis Nasional

Untuk penyelesaian jangka panjang, Gapasdap mengusulkan kepada Presiden RI dan Pemerintah Pusat agar pengembangan infrastruktur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Usulan tersebut didasarkan pada posisi strategis Ketapang–Gilimanuk sebagai salah satu simpul utama konektivitas Jawa–Bali yang melayani mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pariwisata, dan aktivitas ekonomi antarpulau.

Status PSN diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memberikan kepastian perencanaan serta dukungan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.

“Persoalan Ketapang–Gilimanuk tidak cukup diselesaikan setiap kali antrean terjadi. Kita membutuhkan penyelesaian struktural dan jangka panjang. Karena itu Gapasdap mengusulkan kepada Bapak Presiden agar pengembangan infrastruktur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari Program Strategis Nasional,” tegasnya.

Menurut Gapasdap, perencanaan pengembangan Ketapang–Gilimanuk perlu menggunakan proyeksi pertumbuhan kendaraan, logistik, pariwisata dan perekonomian dalam jangka panjang.

“Ketapang–Gilimanuk adalah urat nadi konektivitas Jawa–Bali. Infrastruktur pelabuhannya harus dirancang bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi untuk kebutuhan 10, 20 bahkan 30 tahun ke depan," katanya.

Gapasdap juga menegaskan, persoalan kapasitas lintasan Ketapang–Gilimanuk tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah kapal berukuran besar. Saat ini kapal berukuran relatif besar telah mencapai lebih dari separuh armada yang tersedia.

Tantangan utamanya justru bagaimana menyediakan dermaga yang memadai agar kapal yang sudah tersedia, baik besar maupun kecil, dapat beroperasi secara optimal.

“Ketapang membutuhkan kapal besar dan kapal kecil. Keduanya mempunyai fungsi masing-masing. Persoalannya bukan semata-mata ukuran kapal, tetapi apakah dermaga yang tersedia mampu melayani kapal-kapal tersebut. Jangan sampai kapalnya tersedia tetapi tidak dapat beroperasi karena keterbatasan dermaga,” terangnya.

Keberadaan kapal dengan berbagai kapasitas justru diperlukan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengaturan operasi. Pada kondisi peak season, kapal dengan kapasitas lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengangkut lonjakan kendaraan. Sedangkan pada periode off-peak, kapal dengan kapasitas lebih kecil dapat dioperasikan menyesuaikan demand.

Pola tersebut sekaligus dapat meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan BBM bersubsidi. Pengaturan kapal yang beroperasi tentunya menjadi kewenangan ASDP dan BPTD dengan mempertimbangkan demand, kapasitas angkut, keselamatan, efisiensi, serta kondisi operasional di lapangan.

Gapasdap berpandangan, perkembangan jumlah dan kapasitas kapal harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas, kekuatan, serta konektivitas dermaga.

“Prinsipnya sederhana: kapalnya tersedia, dermaganya juga harus siap. Jangan sampai perkembangan sarana transportasi jauh meninggalkan prasarananya,” katanya.

Karena itu, menurut Gapasdap, solusi Ketapang–Gilimanuk harus berjalan pada tiga horizon sekaligus: jangka pendek untuk menjaga kelancaran operasi, jangka menengah untuk menambah kapasitas dermaga, dan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Kondisi yang sudah kembali lancar ini harus kita jaga bersama. Jangan berhenti karena antrean sudah berkurang. Justru sekarang waktunya melakukan pembenahan agar pada Nataru, Lebaran, maupun peningkatan demand di masa mendatang, kita jauh lebih siap,” tegasnya lagi.

Gapasdap, kata Khoiri, akan terus mengambil bagian dalam menyampaikan kondisi lapangan kepada masyarakat, memberikan masukan kepada pemerintah, serta membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder.

"Keselamatan, kelancaran dan keberlanjutan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.