Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia: PBNU Minta “Blueprint” Matang
Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 korban luka perang Gaza ke Indonesia menuai respons hangat. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengapresiasi niat kemanusiaan tersebut, namun menegaskan perlunya perencanaan komprehensif agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Yang datang adalah manusia, bukan benda mati. Harus jelas lokasi relokasi, biaya hidup, skema kepulangan, dan koordinasi lintas lembaga,” kata Gus Yahya di Jakarta, Rabu 23 April 2025.
PBNU menunggu “blueprint evakuasi Gaza” untuk menilai lebih besar mana manfaat atau mudaratnya bagi Indonesia.
Komitmen Pemerintah
Presiden Prabowo, di Lanud Halim Perdanakusuma 9 April 2025 lalu, menegaskan evakuasi bersifat sementara. Korban luka parah, anak‑anak yatim piatu, dan penyintas trauma akan dirawat di rumah sakit Indonesia sebelum dipulangkan saat kondisi Gaza kondusif.
Suara Akademisi & Legislator
Agung Nurwijoyo (HI UI) menilai evakuasi skala besar berisiko dimanfaatkan Israel sebagai legitimasi perluasan pendudukan. Ia menyorot Proposal Rekonstruksi Gaza Liga Arab yang mengutamakan penampungan di dalam Gaza plus pasukan penjaga perdamaian.
TB Hasanuddin (Fraksi PDIP) mengingatkan amanat UUD 1945 “mendukung kemerdekaan Palestina”. Menurutnya, bantuan medis di Gaza lebih efektif ketimbang relokasi ke Indonesia yang belum jelas lapangan kerja dan fasilitasnya.
Tantangan Implementasi
Lokasi Penampungan & Anggaran – Penentuan provinsi penerima dan pembiayaan jangka menengah.
Status Hukum Pengungsi – Pengaturan visa kemanusiaan, hak pendidikan, dan akses layanan publik.
Koordinasi Multisektor – Kemenlu, Kemenkes, Kemensos, BNPT, dan ormas besar seperti NU & Muhammadiyah.
Dampak Diplomatik – Menjaga posisi Indonesia sebagai pendukung solusi dua negara sambil menghindari kesan memfasilitasi eksodus permanen warga Gaza.