Eri Cahyadi Minta Pejabat Pemkot Minta Pembaruan Data Miskin, Berantas Judi dan Miras
Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh kepala dinas maupun pejabat struktural, serta memberikan sejumlah instruksi kepada mereka jelang perombakan jabatan di lingkungan pemerintah kota.
Eri meminta kepada para jajarannya untuk melakukan pembaruan terhadap data masyarakat miskin di Kota Pahlawan. Dirinya meminta data tersebut harus bisa diterimanya maksimal akhir Februari 2025 mendatang.
"Karena nanti (data) itu lah yang akan bisa menentukan prioritas anggaran kita di tahun 2025. Tidak ada toleransi lagi, maka itu saya minta Februari ini harus selesai, karena saya sudah minta sejak tahun lalu,” ujar Eri, Rabu 12 Februari 2025.
Arahan selanjutnya, Eri juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas bila menemukan keberadaan warung pangku yang beroperasi di Kota Pahlawan.
"Surabaya ini kota yang penuh dengan kaidah agama, maka saya tidak ingin ada warung pangku di kota ini. Apapun itu, lawan. Karena ini sudah melanggar aqidah agama. Ketika perbuatan apapun yang melanggar agama, maka disitulah muncul kerusakan," paparnya.
Selain itu, Eri juga meminta kepada jajarannya untuk menegaskan larangan peredaran minuman keras (miras), selain di tempat-tempat yang mengantongi izin resmi dari pemerintah.
"Kita tidak bisa menghindari keberadaan tempat hiburan malam yang punya izin. Tapi saya tidak mau miras dijual bebas di warung-warung, toko-toko kecil atau di perumahan," tegasnya.
Selanjutnya, ia juga meminta kepada jajarannya untuk memberantas dan melakukan pencegahan terhadap praktek-praktek perjudian dalam bentuk apapun, termasuk judi merpati.
"Tidak ada judi di Surabaya, apakah itu judi burung dara (merpati) atau judi lainnya. Kalau ada, harus berani melawan," tambahnya.
Oleh karena itu, dirinya juga meminta aparat pemerintah kota untuk berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri dalam menegakkan aturan ini.
"Saya tidak ingin ada warung pangku, tidak ingin ada perjudian, tidak ingin ada peredaran minuman keras yang dijual ilegal. Gandeng Polsek dan Koramil untuk menyelesaikan semuanya," jelasnya.
Terakhir, Eri juga mengingatkan kepada pejabat pemkot untuk meniadakan pungutan liar (pungli) dan parkir liar di Kota Surabaya. "Saya tidak mau ada parkir liar dan pungutan liar di Surabaya, baik dari pegawai honorer atau PNS (Pegawai Negeri Sipil). Semua harus bersih," terangnya.
Sementara itu, terkait perombakan jabatan besar-besaran, masih menunggu pemaparan visi-misi dari setiap pejabat yang telah mengirimkan proposal. Batas maksimal pengumpulannya adalah pekan ini.
“Seluruh pejabat struktural yang ada di masing-masing PD, baik lurah, camat, kepala dinas dan kepala bagian, maupun staf ahli, asisten, sekda. Semuanya membuat proposal untuk dirinya masing-masing, dan jabatan sesuai dengan janjinya yang akan dilakukan dan diberikan kepada masyarakat dan pemerintah kota,” pungkasnya.