DPRD Surabaya: Dokumen Penolakan Reklamasi PSN SWL Diterima Pemerintah Pusat
Gerakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) “Surabaya Waterfront Land” dari sejumlah elemen, khususnya masyarakat pesisir, terus bertambah dan terorganisir.
Terbaru, Forum Masyarakat Madani Maritim Surabaya, yang terdiri atas gabungan dari sejumlah elemen masyarakat, telah bertemu dengan DPR RI dan sejumlah kementerian atau instansi terkait untuk menggemakan suara penolakan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan mengatakan, perjuangan yang dilakukan elemen masyarakat pesisir tersebut harus disokong oleh seluruh pihak.
“Reklamasi tidak mampu menjawab agenda kesejahteraan ekonomi rakyat, agenda keberlanjutan lingkungan, dan agenda penataan ruang yang berkeadilan di Kota Surabaya,” ujar Eri, Kamis 23 Januari 2025.
Dari sisi politis, Eri menekankan Komisi C DPRD Kota Surabaya mendukung proses advokasi yang dilakukan Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM). Upaya lain yang bisa dilakukan termasuk menghubungkan sejumlah jaringan partai politik dari kader yang duduk di Senayan.
“Beberapa kawan di Komisi C DPRD Kota Surabaya saling menyambungkan dengan jaringan anggota DPR RI yang bertugas di Komisi IV, komisi yang membidangi soal kelautan. Masyarakat pesisir Surabaya yang menyuarakan penolakan telah bertemu dengan perwakilan sejumlah parpol yang ada di Komisi IV DPR RI,” ujar Eri.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Eri menjelaskan, anggota Komisi IV DPR RI Sonny Danaparamita telah menyerahkan dokumen penolakan reklamasi pantai timur Surabaya itu secara langsung kepada pemerintah pusat, melalui Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Dengan diserahkannya dokumen penolakan terhadap reklamasi Surabaya Waterfront Land, politikus PDI-P ini berharap besar, semangat masyarakat pesisir untuk menyuarakan penolakan terus terjaga.
Sebab, dampak negatif reklamasi, lanjut Eri, tidak hanya akan dirasakan pada sesaat, melainkan sampai puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Tak lupa, ia juga mengapresiasi perjuangan masyarakat pesisir yang getol dan satu suara menyerukan penolakan PSN SWL.
“Saya melihat videonya di media sosial, kompak dalam perjalanan ke Jakarta, makan bersama dengan menu sederhana di tengah perjalanan. Insya Allah perjuangan ini tidak akan sia-sia. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah sangat bijak menyatakan akan mengevaluasi sejumlah PSN,” tegasnya.
Eri memaparkan, proses perizinan proyek dengan nilai investasi Rp72 triliun tersebut memang bukan menjadi wewenang Pemkot Surabaya. Meski begitu, ia yakin DPRD dan Pemkot Surabaya akan tetap satu suara dan peduli terhadap nasib warga Kota Surabaya, khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir.
Ia kembali mengingatkan dampak negatif reklamasi, terutama pada aspek perekonomian warga dan keberlanjutan lingkungan. Eri juga menyebut bahwa narasi yang mengatakan reklamasi akan menyejahterakan masyarakat pesisir dinilainya sama sekali tidak masuk akal.
“Bagaimana mungkin kita menyejahterakan masyarakat pesisir kalau lautnya ditimbun?“ pungkasnya.