Depresi di Indonesia: 9 dari 10 Penderita Belum Mendapat Pengobatan

Jutaan orang Indonesia menghadapi persoalan depresi tanpa memperoleh penanganan yang memadai. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, hanya 12,7 persen orang dengan depresi yang mendapatkan pengobatan. Artinya, sekitar sembilan dari sepuluh orang dengan depresi belum terjangkau layanan kesehatan.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen. Angka tersebut setara dengan sekitar 2,5 juta hingga tiga juta orang. Kelompok usia 15–24 tahun menanggung beban tertinggi, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari keluarga, sekolah, dan pemerintah.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, dr. Maria Endang Sumiwi, menegaskan pentingnya memperluas akses layanan kesehatan jiwa. Ia juga mendorong masyarakat mengubah pandangan terhadap gangguan mental dan menerima keragaman cara kerja otak.

“Dari sekitar 3 juta orang dengan depresi, baru 12,7 persen yang mendapatkan pengobatan. Artinya, 9 dari 10 orang dengan depresi belum terjangkau layanan kesehatan. Beban tertinggi justru berada pada kelompok anak muda usia 15 hingga 24 tahun,” ujar Endang Sumiwi.

Akses Pengobatan Depresi Masih Menjadi Tantangan

Kemenkes menilai kesehatan jiwa perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan nasional. Mengutip data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), gangguan jiwa menjadi penyebab kedua terbesar hilangnya tahun hidup sehat akibat disabilitas di Indonesia.

Namun, kesenjangan pengobatan masih menjadi persoalan besar. Stigma sosial, keterbatasan akses layanan, dan rendahnya pemahaman masyarakat dapat menghambat seseorang mencari pertolongan profesional.

Kondisi tersebut juga terlihat dari kasus pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa berat. Data Kemenkes pada triwulan III 2026 mencatat 2.365 warga masih mengalami pemasungan, termasuk mereka dengan psikosis akut dan skizofrenia.

Karena itu, penanganan kesehatan jiwa membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan pengobatan medis. Edukasi masyarakat, dukungan keluarga, dan layanan rehabilitasi juga memegang peranan penting.

Kemenkes Perluas Layanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas

Untuk memperkecil kesenjangan pengobatan, Kemenkes memperluas layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan primer. Saat ini, sebanyak 6.549 puskesmas atau 64 persen dari seluruh puskesmas di Indonesia mampu memberikan layanan tersebut.

Kemenkes menargetkan seluruh puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa dalam dua tahun ke depan. Selain itu, sebanyak 932 puskesmas telah menyiapkan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah juga memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk memperluas deteksi dini. Bersama layanan rutin bagi ibu hamil dan ibu nifas melalui Antenatal Care (ANC), program tersebut telah menjangkau skrining kesehatan jiwa terhadap 71,86 juta penduduk berusia di atas tujuh tahun.

Hasil skrining menunjukkan indikasi gejala depresi tertinggi pada kelompok ibu hamil dan ibu nifas, yakni 7,1 persen. Sementara itu, kelompok usia sekolah dan remaja mencatat angka 2,3 persen.

Angka skrining tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental sejak dini. Meski demikian, indikasi gejala dalam skrining tidak otomatis berarti seseorang memiliki diagnosis depresi.

Keluarga Perlu Memahami ADHD dan Disleksia

Selain depresi, Kemenkes menyoroti kebutuhan individu neurodivergent, termasuk orang dengan ADHD dan disleksia. ADHD memengaruhi perhatian dan kontrol diri, sedangkan disleksia memengaruhi kemampuan membaca dan menulis.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, dr. Imran Pambudi, menyoroti keterlambatan penemuan kasus dan penolakan orang tua sebagai dua hambatan utama. Sebagian orang tua kesulitan menerima kondisi anak sehingga terus mencari pendapat berbeda tanpa memperoleh pendampingan yang tepat.

“Orang tuanya tidak mengakui kalau anaknya itu seorang neurodivergent, sehingga mencari doctor shopping untuk memastikan atau meminta second opinion bahwa anaknya tidak neurodivergent. Akibatnya, terlambat diketahui dan ketika orang tuanya sadar, potensi terbesar anaknya sudah tidak bisa ditemukan lagi,” ungkap Imran.

Sementara itu, Konsultan Neurologi Anak FK Unpad/RSHS, dr. Purboyo Solek, menekankan pentingnya dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa anak dengan disleksia dapat memiliki kecerdasan normal meskipun memproses informasi secara berbeda.

“Anak dengan disleksia memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang normal, namun cara otaknya memproses informasi berbeda. Tanpa akomodasi yang tepat di sekolah dan pemahaman keluarga, mereka sangat rentan mengalami perundungan (bullying), kecemasan (anxiety), hingga depresi berat,” jelas dr. Purboyo.

Psikoterapi dan Rehabilitasi Harus Lebih Mudah Diakses

Ketua Divisi Psikiatri Komunitas, Rehabilitasi, dan Trauma Psikososial FKUI/RSCM, dr. Hervita Diatri, menegaskan bahwa penanganan gangguan jiwa tidak cukup mengandalkan obat. Pasien juga membutuhkan psikoterapi dan rehabilitasi sesuai kondisi masing-masing.

“Pengobatan kami bukan hanya obat, tetapi juga butuh psikoterapi. Ada kesan seolah psikoterapi dan rehabilitasi hanya bisa didapatkan oleh mereka yang mampu membayar atau tinggal di kota besar, padahal tidak demikian. Hal ini harus didekatkan melalui deinstitusionalisasi sebagai jawaban tepat agar kita dapat memberikan tata laksana yang adekuat meliputi obat, psikoterapi, dan rehabilitasi,” jelas dr. Hervita.

Kemenkes juga menyediakan layanan dukungan krisis melalui Healing119.id. Hingga laporan tersebut disampaikan, layanan melalui telepon dan percakapan daring itu telah diakses 284.916 pengguna.

Berbagai upaya tersebut membutuhkan keterlibatan tenaga kesehatan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan layanan yang mudah dijangkau serta lingkungan yang menerima perbedaan, lebih banyak orang dapat memperoleh pertolongan tanpa takut menghadapi stigma.

Penulis: Nurul Huda