Darurat Ekonomi, Mahasiswa Unair Desak Pemerintah Jalankan 7 Tuntutan
Kekhawatiran kondisi pelemahan ekonomi nasional semakin menguat di kalangan masyarakat. Untuk itu, mahasiswa dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) menuntut pemerintah menjalankan tujuh desakan darurat ekonomi dalam aksi di halaman Gedung FEB Unair, Surabaya, Kamis 11 Juni 2026.
Aksi ini dikemas dengan penyampaian aspirasi atau kritik dari beberapa mahasiswa sembari membawa berbagai atribut berupa spanduk berisikan berbagai kritik mahasiswa.
Uniknya, dalam aksi tersebut juga disediakan tempat curhat pada 3 tokoh, diantaranya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan menyediakan cermin panjang dan ditempelkan foto Prabowo dengan berbagai gaya dan disediakan microphone guna merekam ucapan para mahasiswa.
Ada pula Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang ditempelkan di pohon dengan dibubuhi tulisan, "Sampaikan harapan anda ke Pak Purbaya". Terakhir, ditujukan pada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang, yang juga ditempelkan di pohon.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah menegaskan, gerakan tersebut bentuk keberpihakan terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin membutuhkan koreksi kebijakan.
"Kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat yang masih berpihak pada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi yang telah disampaikan sejak tahun lalu," ujar Yeni.
Ia mengatakan, mahasiswa tidak ingin sikap diam ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap berbagai persoalan ekonomi yang saat ini terjadi. Menurutnya, aksi tersebut justru diharapkan dapat membuka mata pemerintah yang seolah acuh terhadap berbagai kritik masyarakat.
Dalam aksinya, ada tujuh poin utama yang disampaikan agar dapat dilaksanakan pemerintah. Pertama, mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan berbagai bentuk misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kedua, mendesak pemerintah untuk menjamin independensi, transparansi, serta integritas seluruh institusi negara dan menghentikan segala bentuk intervensi politik yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomı nasıonal.
Ketiga, mendesak pemerintah menghentikan praktik dominasi negara yang berpotensi mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku usaha lokal, serta menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.
Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah melakukan reformasi regulasi yang berpotensi menurunkan kepercayaan investor dengan menciptakan iklim investasi yang sehat, serta meningkatkan produktivitas nasional, dan membuka lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.
Mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran pemberdayaan kelompok rentan, dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil.
"Kemudian, pemerintah tidak boleh meninggalkan kepakaran. Pergantian pemerintahan tidak akan menyelesaikan persoalan sistemik jika kebijakan tidak didasarkan pada data dan penelitian yang kuat," kata Yeni.
Pada poin terakhir, mahasiswa menuntut penguatan kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan dan praktik rente, serta menjamin ruang partisipasi publik yang bebas, aman, dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.
"Untuk saat ini kegiatan berhenti pada penyampaian pernyataan sikap. Tetapi jika kondisi semakin urgen, kami akan melakukan konsolidasi kembali untuk menentukan langkah berikutnya," pungkasnya.