BMKG Ingatkan Kemarau 2026 Lebih Kering, Daerah Diminta Perkuat Antisipasi Kekeringan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal. Langkah antisipasi dinilai penting guna mencegah dampak kekeringan, krisis air bersih, hingga gangguan ketahanan pangan.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad).
Rapat koordinasi dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, para kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
BMKG Prediksi El Nino Terjadi pada 2026
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksi tersebut telah disampaikan BMKG sejak Maret 2026 dan diperkuat oleh rilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 2 Juni 2026.
“Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026,” ujar Faisal.
Ia menegaskan bahwa El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena berbeda, meskipun keduanya dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia.
Berdasarkan hasil monitoring BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks ENSO telah mencapai +1,0, yang menunjukkan kondisi El Nino. Sementara itu, sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Jawa Barat Diprediksi Masuki Puncak Kemarau pada Agustus
Khusus di Jawa Barat, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah mulai memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026, dengan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus dan di beberapa wilayah berlanjut hingga September.
Curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah, dengan sifat hujan di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.
Menurut Faisal, karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak seragam karena setiap wilayah memiliki zona musim yang berbeda.
“Sebagian wilayah seperti pesisir utara Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lain seperti Bogor memiliki karakteristik berbeda sehingga masih berpotensi mengalami hujan. Karena itu pemantauan perlu dilakukan secara spesifik berdasarkan zona musim,” jelasnya.
BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan, tergantung wilayah masing-masing.
TNI AD Diminta Petakan Wilayah Rawan Kekeringan
Dalam rapat tersebut, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran TNI AD, mulai dari tingkat Kodim hingga Koramil, melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan menyusun langkah antisipasi sejak dini.
“Kalau dulu kita punya data bencana, sekarang kita harus punya data antisipasi kemarau. Daerah mana saja yang selama ini terjadi kekeringan dan juga berdasarkan hasil penjelasan BMKG, daerah mana yang terancam kekeringan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan,” ujar Kasad.
Ia menegaskan program penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur akan terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang.
Dedi Mulyadi Waspadai Krisis Air Bersih di Jawa Barat
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa musim kemarau merupakan kondisi rutin yang kerap memicu persoalan kekurangan air bersih di sejumlah daerah.
“Kita memasuki bulan Juni yang sudah mulai kemarau. Menurut BMKG, puncaknya terjadi pada Agustus dan sampai September juga masih menjadi periode yang perlu diwaspadai. Pada masa itu ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah menjadi langganan mengalami kesulitan air bersih dan kondisi lingkungan yang berdebu,” kata Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendorong percepatan pembangunan jaringan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.
BMKG Apresiasi Dukungan Radar Cuaca di Jawa Barat
Pada kesempatan yang sama, Faisal turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam penguatan sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi contoh sinergi pemerintah daerah dan BMKG dalam meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim bagi masyarakat.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mitigasi musim kemarau 2026 diharapkan berjalan lebih efektif guna meminimalkan risiko kekeringan, menjaga ketersediaan air bersih, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.