Banyuwangi Pertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, 14 Kali Berturut-turut

Kabupaten Banyuwangi, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan ke-14 kalinya secara berturut-turut. Predikat WTP ini wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, Jumat, 29 Mei 2026. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni'mah.

WTP merupakan opini tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Penilaian tersebut diberikan berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam kesempatan itu, Yuan mengapresiasi prestasi Banyuwangi serta kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP.

"Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap bisa segera ditindak lanjuti,” katanya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersyukur Banyuwangi berhasil mempertahankan tata kelola keuangan daerah. Bagi Ipuk, mempertahankan capaian opini WTP dari BPK bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan yang berlaku.

Ipuk berkomitmen untuk terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada BPK yang telah memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi yang baik selama ini, sehingga Banyuwangi mampu mempertahankan opini WTP selama 14 tahun bertutut-turut sejak 2012," imbuhnya.

Keberhasilan meraih WTP ke-14 ini membuat Ipuk yakin bahwa menciptakan program pelayanan publik bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan, terutama di tengah efisiensi anggaran seperti saat ini.

Penerapan efisiensi anggaran, menurut Ipuk, menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah, bagaimana program pembangunan tetap berjalan optimal, meski dengan alokasi anggaran yang terbatas.

“Dalam kondisi ini, kami memilih untuk fokus. Tidak semua program kami geber, melainkan memilih skala prioritas. Sehingga dengan anggaran sedikit, bisa dioptimalkan untuk tujuan yang kita rancang. Kami juga selalu memastikan agar semua transaksi akuntabel, dan bisa dipertanggung jawabkan,” ujarnya.

Ipuk juga menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.

“Selain segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, kami akan terus memperkuat konsolidasi antar OPD dan unsur terkait untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.