Arzeti Bilbina Minta BPOM Perketat Pengawasan Keamanan Pangan MBG
Keamanan pangan MBG menjadi perhatian Komisi IX DPR RI setelah muncul dugaan keracunan makanan di Sidoarjo. Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta BPOM memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis.
Arzeti menilai program MBG tidak cukup hanya menyediakan makanan dengan kandungan gizi memadai. Pemerintah juga harus memastikan makanan aman, higienis, dan layak konsumsi. Legislator Fraksi PKB meminta pengawasan mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengolahan hingga distribusi.
Selain itu ia menambahkan keamanan pangan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Menurutnya, makanan bergizi justru dapat menimbulkan persoalan jika proses pengolahannya tidak memenuhi standar kesehatan.
"Saya merasa memiliki tanggung jawab karena turut menyosialisasikan program Badan Gizi Nasional kepada masyarakat. Karena itu, kami ingin mendalami peran BPOM sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan obat dan makanan, khususnya dalam memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG," ujar Arzeti, Rabu 9 September 2026.
Untu itu pengawasan yang tidak hanya bekerja setelah masalah muncul. Dengan cakupan program yang luas, pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga standar setiap dapur MBG. Karena itu, pengawasan perlu menggunakan prosedur yang jelas dan mudah diterapkan.
Kasus dugaan keracunan makanan di Sidoarjo menjadi salah satu alasan Arzeti meminta pendalaman. Ia menerima informasi mengenai kasus tersebut dalam rapat bersama Kepala BIN dan Badan Gizi Nasional.
Menurut informasi yang diterima Arzeti, terdapat ratusan korban dalam kasus tersebut. Sebagian korban masih menjalani perawatan. Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo, termasuk fasilitas kesehatan yang menangani sebagian korban. Arzeti menilai informasi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, penerima manfaat MBG mencakup kelompok anak yang membutuhkan perlindungan kesehatan secara khusus.
Namun, dugaan penyebab keracunan tetap membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu, berbagai informasi mengenai sumber kontaminasi harus melalui proses pengujian yang tepat.
Keamanan Pangan MBG Perlu Pengawasan dari Dapur
Kemudian Arzeti juga menyoroti informasi mengenai dugaan kontaminasi bakteri dalam menu MBG. Ia menyebut Salmonella, Escherichia coli, dan Bacillus cereus dalam pernyataannya.
Ketiga bakteri tersebut mendapat perhatian karena dapat berkaitan dengan keamanan makanan. Arzeti juga menilai persoalan sanitasi dapur perlu mendapat pemeriksaan serius. Kondisi dapur memiliki peran penting dalam menjaga kualitas makanan. Kebersihan peralatan, bahan makanan, air, serta lingkungan kerja menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Selain itu, pengelola harus menjaga proses penyimpanan bahan makanan. Pengendalian suhu dan waktu penyimpanan juga penting dalam mencegah pertumbuhan mikroorganisme. "Karena itu, kami meminta BPOM melakukan pendalaman mengenai mekanisme pengawasan keamanan pangan siap saji dalam program MBG. Pengawasan harus mencakup proses pengolahan, sanitasi, distribusi, sampai pada penggunaan kemasan atau wadah guna ulang," tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan kebutuhan terhadap sistem pengawasan menyeluruh. Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa makanan setelah terjadi persoalan.
Selain dapur, Arzeti menyoroti penggunaan wadah guna ulang dalam program MBG. Ia meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai standar keamanan wadah tersebut. Menurutnya, wadah yang digunakan berulang membutuhkan prosedur kebersihan yang konsisten. Proses pencucian dan penyimpanan dapat memengaruhi keamanan makanan.
Arzeti juga mempertanyakan pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengujian. Ia meminta kejelasan mengenai standar serta waktu pelaksanaan pengawasan. "Kami ingin mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan yang berlaku terhadap wadah guna ulang untuk MBG, siapa yang melakukan pengujian, standar apa yang digunakan, dan sejak kapan pengawasan serta pengujian tersebut dilakukan," katanya.
Kejelasan standar dapat membantu setiap pelaksana memahami kewajibannya. Selain itu, pemerintah dapat memastikan proses pengawasan berjalan seragam. Langkah tersebut juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Pemerintah lanjutnya, perlu melihat gizi dan keamanan sebagai dua unsur yang saling melengkapi. Makanan dengan kandungan gizi baik tidak memberikan manfaat maksimal jika menimbulkan gangguan kesehatan. Karena itu, standar keamanan harus menjadi bagian utama dalam seluruh pelaksanaan program."Dua hal tersebut penting untuk kami dalami agar aspek keamanan pangan benar-benar menjadi prioritas. Jangan sampai program yang tujuan utamanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menimbulkan persoalan kesehatan akibat lemahnya
Arzeti berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi. Menurutnya, pengawasan harus berjalan dari hulu hingga hilir. Koordinasi dapat melibatkan BPOM, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, pengelola dapur, serta sektor kesehatan. Masing-masing pihak perlu menjalankan fungsi sesuai kewenangannya.
Selain pengawasan rutin, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pelaporan. Sistem tersebut dapat mempercepat respons ketika muncul dugaan masalah keamanan makanan.
Evaluasi berkala juga penting untuk melihat efektivitas standar yang berlaku. Pemerintah dapat menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki prosedur dan menutup celah pengawasan.
Penulis: Nurul Huda