Wamenkes Siapkan Anggaran Home Care, Program di Jember Diusulkan Jadi Percontohan Nasional

Program Home Care yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Jember mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus, menyatakan, Kementerian Kesehatan siap memperjuangkan dukungan anggaran agar layanan kesehatan berbasis kunjungan ke rumah itu dapat dikembangkan secara nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Benjamin saat peluncuran program Home Care, di Puskesmas Sumberbaru Jember, Jumat, 24 Juli 2026. Menurutnya, inovasi yang digagas Bupati Jember Gus Fawait menjadi solusi nyata bagi masyarakat miskin, lansia, dan pasien yang kesulitan menjangkau rumah sakit.

Selama ini, kata Beni, banyak pasien hanya membutuhkan tindakan medis sederhana seperti penggantian infus, perawatan luka, atau pemberian obat. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya transportasi hingga ratusan ribu rupiah untuk datang ke fasilitas kesehatan.

"Lebih bagus petugas Puskesmas mendatangi pasien-pasien yang sakit di rumahnya. Kalau ada yang perlu diganti selangnya, diinfus, diberi obat atau dirawat lukanya, dilakukan di rumah. Daripada harus menyewa mobil pergi ke rumah sakit, uangnya dari mana," ujarnya.

Beni mengungkapkan, biaya perjalanan dari wilayah pinggiran menuju rumah sakit di Jember bisa mencapai sekitar Rp500 ribu untuk sekali pergi dan pulang. Karena itu, Home Care dinilai lebih efektif sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember yang menanggung biaya operasional kendaraan Home Care melalui APBD. Menurutnya, komitmen tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Program itu bahkan dinilai layak menjadi model nasional. Beni meminta seluruh pelaksanaan Home Care di Jember didokumentasikan dan diukur secara menyeluruh agar dapat dijadikan acuan oleh Kementerian Kesehatan.

"Tolong segala pelaksanaan program ini dibuat terukur. Biar saya jadikan role model tahun 2027. Kalau berhasil, bukan hanya masyarakat Jember yang menikmati manfaatnya, tetapi juga masyarakat di provinsi lain," ungkapnya

Tak hanya mengusulkan Jember sebagai percontohan nasional, Beni juga memastikan pemerintah pusat akan memperjuangkan dukungan pembiayaan agar program serupa tidak hanya bergantung pada APBD kabupaten.

Menurutnya, layanan Home Care merupakan pekerjaan mulia yang menjadi bagian dari upaya pemerataan akses kesehatan. Karena itu, pembiayaannya harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Beni meminta dukungan anggota DPR RI untuk mengawal usulan anggaran Home Care dalam pembahasan APBN. Dengan dukungan tersebut, biaya operasional yang selama ini ditanggung Pemerintah Kabupaten Jember dapat diperkuat melalui anggaran Kementerian Kesehatan.

"Ini pekerjaan yang sangat mulia, tidak bisa dibebankan kepada kabupaten saja. Pusat harus ikut membantu pembiayaannya. Waktu Kementerian Kesehatan memperjuangkan anggaran Home Care di APBN, saya berharap DPR juga mendukung sehingga program ini bisa berjalan di seluruh Indonesia," tegasnya.