Wamenag Tak Berani Jamin Kepastian Ibadah Haji Tahun Ini

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid menegaskan belum ada kepastian penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2021 ini. Sementara MPR meminta agar ibadah haji tahun ini ditiadakan akibat kuota yang sangat kecil.

 "Yang tahu penyelenggarakan ibadah haji tahun ini ada  atau tidak, hanya  Allah dan Raja Arab,” kata Zainut Tauhid saat dikonfirmasi ngopibareng.id Sabtu 10 April 2021.

Meski menyatakan belum ada kepastian, dia optimis penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan tetap berjalan. Alasannya, kasus Covid-19 sudah mulai melandai di Arab Saudi. Selain ada ada kebijakan Arab Saudi yang akan kembali membuka penerbangan untuk masuk ke negara tersebut 17 Mei 2021 mendatang.

Karena itu kata Zainut, pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario jika ibadah haji tahun ini tetap diselenggarakan. Skenario itu, seperti pemberangkatan 100 persen, 50 persem, 30 persen dan 10 persen.

“Jadi persiapan kami sudah matang jika sewaktu-waktu Pemerintah Arab Saudi menyatakan adanya penyelenggaraan ibadah haji dan mengizinkan dari negara lain, termasuk jemaah Indonesia,” kata Zainut.

Ibadah Haji Ditiadakan

Sedangkan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid sebelumnya mengatakan, jika ibadah haji tahun ini dilaksanakan dan pengiriman jemaah Indonesia hanya diberi 10 persen dari kuota normal, maka lebih baik Indonesia tidak mengirimkan calon jemaahnya. “Karena ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan bagi calon jemaah. Kuota itu bisa saja diatur dan dimainkan oleh oknum-oknum. Jadi lebih baik ditiadakan saja. Di sinilah tugas diplomatik yang perlu diperankan oleh pemerintah untuk melakukan lobi kepada Arab Saudi untuk menambah kuota itu,” kata politikus PKB itu.

Jika tetap diberangkatkan 10 persen  dari kuota, Jazilul meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama untuk menetapkan persyaratan yang jelas, tegas dan terbuka bagi calon jemaah yang bisa diberangkatkan, agar tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan bagi calon jemaah yang tidak berangkat.

Salah satu solusi yang diusulkan Jazilul adalah dengan mengundi secara terbuka. Pihak yang melakukan pengundian ini juga harus jelas kredibilitasnya. Artinya pengundian itu harus dilakukan secara jujur.

Vaksin Bermasalah

Alasan lain agar Indonesia meniadakan pemberangkatan jemaah haji adalah terkait penggunaan vaksin Covid-19. Menurut informasi yang diperoleh Jazilul, Arab Saudi menetapkan salah satu syarat calon jemaah adalah telah disuntuik vaksin Covid-19 yang sudah mendapat sertifikasi dari WHO. “Sementara kita di Indonesia sudah melakukan vaksinasi dengan menggunakan Vaksin Sinovac dari China.  Informasinya Vaksin Sinovac ini belum mendapat sertifikasi dari WHO. Bagaimana dengan calon jemaah yang sudah memenuhi syarat berangkat tapi sebelumnya mereka sudah divaksinasi dengan Vaksin Sinovac,” kata Jazilul dalam sebuah diskusi di Media Center DPR-MPR Senayan Jumat 9 April 2021.

Menanggapi hal itu, Wamenag Zainut mengaku pihak belum mengetahui soal vaksin yang direkomendasikan pemerintah Arab Saudi. Zainut mengatakan bahwa pihaknya akan menanyakan kepada Kementerian Kesehatan.

Tolak Kenaikan Biaya Haji

Jazilul juga mrngingatkan memerintah jangan menaikkan biaya haji. Seharusnya calon jemaah yang gagal berangkat tahun lalu mendapat bonus, bukan malah biayanya dinaikan. Jazilul mengilustrasikan dengan calon penumpang pesawat. Jika pesawat terlambat berangkat diberi bonus minuman atau makan. Bahkan jika keterlambatan itu sampai dengan jam tertentu diberikan fasilitas hotel.

“Kita tahu di awal sudah dilakukan akad dan tidak boleh di tengah jalan nambah. Kalau kita transaksi, di tengah jalan harus diubah harganya, secara akad Syariah juga salah itu. Masalahnya untuk haji di situ ada bisnis.  Ini kalau dalam bisnis, sama juga dengan monopoli. Kalau ada pilihan tentu saya memilih yang lebih enak, murah. Ini kan tidak ada pemilihan” kata Jazilul.

Anggota DPR itu juga menyinggung soal dana haji yang mencapai Rp40 triliun lebih. Faktanya dana itu tidak memberikan manfaat bagi calon jamaah haji. "Biaya tambahan yang kecil saja seperti vaksin  masih dibebankan pada jamaah," kata Jazilul Fawaid.