UMKM Koper Sidoarjo Hadapi Tantangan Modal dan Legalitas, Pemerintah Dorong Pendampingan BSN
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengakui pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya sektor industri tas koper, masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang dan naik kelas. Kendala tersebut meliputi akses permodalan, legalitas usaha, hingga peningkatan kepercayaan pasar.
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Rully Rohmawati, mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat UMKM melalui berbagai program pendampingan yang terintegrasi.
“Pelaku UMKM masih membutuhkan pendampingan berkelanjutan, terutama dalam aspek legalitas usaha, pendaftaran merek, dan pengembangan kapasitas produksi. Itu menjadi fokus utama kami dalam program UMKM Naik Kelas,” ujar Rully, Senin, 29 Desember 2025.
Ia menegaskan, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan program turunan yang disesuaikan dengan kebijakan pimpinan daerah guna mempercepat penguatan UMKM lokal. Salah satunya melalui skema pembiayaan daerah Kurda Sayang, yang dijalankan bersama BPR Delta Arta sebagai pelengkap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah pusat.
“Kurda Sayang kami jalankan sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM yang sedang tumbuh. Program ini berjalan beriringan dengan KUR nasional, sehingga pelaku usaha memiliki lebih banyak pilihan akses modal,” jelasnya.
Rully menambahkan, sinergi antara pembiayaan daerah dan pusat diharapkan mampu menjawab kebutuhan UMKM yang selama ini kesulitan memperoleh modal usaha serta pendampingan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan UMKM Sidoarjo, khususnya industri koper yang telah lama menjadi ikon daerah.
“Sidoarjo dikenal sebagai kota UMKM. Industri koper di sini punya kapasitas produksi yang besar dan kualitas yang baik. Namun, sejumlah hambatan seperti permodalan, produksi, hingga kepercayaan pasar memang masih perlu diselesaikan bersama,” kata BHS.
Ia menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang telah memperluas akses pembiayaan UMKM melalui peningkatan plafon KUR secara nasional hingga Rp300 triliun, dengan target penyaluran kepada 3 juta UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat bawah.
“UMKM yang ingin naik kelas bisa mengakses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan. Perbankan tidak boleh meminta jaminan, dan bunga KUR juga telah diturunkan dari 6 persen menjadi 3 persen. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan,” tegas BHS.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi pelaku UMKM apabila mengalami kendala dalam pengajuan pembiayaan ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Selain akses modal, BHS menekankan pentingnya percepatan sertifikasi standar produk, seperti SNI atau sertifikasi di bawah Badan Standardisasi Nasional (BSN), guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.
“Jika produk UMKM sudah tersertifikasi BSN, kepercayaan publik akan jauh lebih kuat. Ini bagian penting dari ekosistem UMKM naik kelas yang harus dikawal bersama,” ujarnya.
BHS juga menilai potensi pasar lokal Sidoarjo Raya dan Surabaya Raya sangat besar, terutama untuk kebutuhan koper perjalanan haji dan umrah. Ia menyebut kawasan ini sebagai pusat industri dengan sekitar 2.000 industri besar yang dapat menjadi pasar potensial bagi produk UMKM lokal.
“Penyerapan pasar lokal harus dimaksimalkan. DPR akan terus mendorong agar pemerintah dan industri besar memprioritaskan pembelian produk UMKM daerah,” pungkasnya.