TBC dan HIV Jadi Sorotan, Legislatif Dorong Deteksi Dini dan Pengendalian Polusi Udara
Tingginya angka kasus tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo mendorong perlunya langkah penanganan yang lebih komprehensif. Selain memperkuat edukasi dan deteksi dini, faktor lingkungan seperti polusi udara dari kawasan industri dan transportasi juga dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan upaya pencegahan penyakit menular tidak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan. Menurutnya, kualitas lingkungan turut berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya penyakit yang menyerang sistem pernapasan.
"Sidoarjo memiliki aktivitas industri yang sangat besar serta lalu lintas kendaraan yang padat. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama karena kualitas udara memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat," ujar BHS saat meninjau Puskesmas Krian, Sabtu 13 Juni 2026.
Meski demikian, BHS mengapresiasi langkah yang telah dilakukan jajaran puskesmas dalam menekan penyebaran TBC dan HIV. Ia menilai tenaga kesehatan telah aktif memberikan layanan pemeriksaan gratis, melakukan pendampingan pasien, hingga memastikan proses pengobatan berjalan sesuai prosedur.
Menurutnya, pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi salah satu kunci penting untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan sekaligus mencegah penularan penyakit kepada orang lain.
"Saya melihat puskesmas sudah bekerja sangat baik. Mereka tidak hanya memberikan pemeriksaan gratis, tetapi juga aktif memantau pasien agar pengobatan berjalan tuntas. Upaya seperti ini harus terus diperkuat," katanya.
BHS mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diterimanya, Kecamatan Krian termasuk wilayah dengan jumlah kasus HIV yang cukup tinggi dibandingkan sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa edukasi kesehatan masih perlu diperluas kepada seluruh lapisan masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya meningkatkan pemahaman warga mengenai cara penularan penyakit, upaya pencegahan, serta pentingnya menjalani pengobatan secara rutin bagi penderita.
"Kita harus memastikan masyarakat memahami cara pencegahan dan tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan. Semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang optimal," ujarnya.
Di sisi lain, BHS mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian untuk memperketat pengawasan terhadap emisi industri. Ia menilai seluruh perusahaan harus memastikan aktivitas operasionalnya memenuhi standar baku mutu lingkungan yang berlaku.
Pengawasan berkala, menurutnya, diperlukan untuk mencegah pencemaran udara yang berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
"Kita ingin seluruh industri mematuhi ketentuan emisi yang sudah ditetapkan. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar kualitas udara tetap terjaga," tegasnya.
Selain pengawasan industri, BHS juga berencana mengusulkan pembangunan fasilitas peredam polusi dan kebisingan di sepanjang ruas jalan tol yang berdekatan dengan kawasan permukiman.
Menurutnya, keberadaan dinding peredam tidak hanya berfungsi mengurangi kebisingan kendaraan, tetapi juga dapat membantu menekan dampak paparan polusi udara terhadap warga yang tinggal di sekitar jalur transportasi padat.
BHS berharap sinergi antara peningkatan layanan kesehatan, edukasi masyarakat, deteksi dini penyakit, serta pengendalian pencemaran lingkungan dapat menjadi strategi efektif untuk menurunkan angka kasus TBC dan HIV di Kabupaten Sidoarjo.
"Tujuan utamanya adalah menekan jumlah kasus dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan sejak dini, serta menjalani pengobatan dengan baik," pungkasnya.