SE Mendikdasmen Tentang Penugasan Guru Non-ASN, Selamatkan Nasib Guru Honorer
Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, menjadi penyemangat guru-guru yang selama ini setia mengabdi di sekolah. SE itu tidak dipandang hanya sebagai aturan administratif.
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah tetap memiliki landasan dalam melakukan penugasan guru non-ASN yang masih aktif mengajar dan telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah sekaligus memberikan kepastian bagi para guru selama masa transisi penataan tenaga non-ASN berlangsung.
Berdasarkan data Dapodik per 31 Desember 2024, masih terdapat lebih dari 237 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Keberadaan mereka saat ini masih dibutuhkan untuk mendukung layanan pendidikan di berbagai daerah.
Di tengah proses penataan tersebut, sejumlah guru mengaku merasa lebih tenang setelah terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Ratusan ribu guru honorer menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan di daerah.
“Kami berkomitmen mendukung kebijakan ini dengan tanggung jawab dan dedikasi. Semoga kebijakan ini berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah kami,” ujar salah seorang guru honorer, Putu Yeni Pramita, guru non-ASN SMP Negeri 2 Kerambitan, dikutip Minggu, 17 Mei 2026.
Pramita menyampaikan, perhatian pemerintah terhadap penataan guru non-ASN menjadi dorongan bagi para pendidik untuk terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Di tengah berbagai tantangan pendidikan, para guru tetap berupaya menghadirkan pembelajaran terbaik bagi siswa di sekolah.
Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 dinilai memberikan kepastian dan landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan penugasan guru non-ASN selama masa transisi.
“Melalui surat edaran ini, pemerintah daerah memiliki landasan dalam penugasan guru non-ASN selama masa transisi sehingga pembelajaran dapat berjalan optimal,” tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Mari bersama-sama mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua demi generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing,” kata Pramita.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari Prengki Mahendra sebagai Guru SD Negeri 10 Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Ia mengaku surat edaran tersebut menghadirkan rasa tenang bagi para guru honorer yang sebelumnya diliputi kekhawatiran mengenai masa depan dan status penugasan mereka di sekolah negeri.
“Hari ini saya merasa lebih tenang dan lega. Sebelumnya kami guru honorer khawatir terhadap ketidakpastian masa depan dan status kami dalam mengajar. Setelah adanya surat edaran ini, kami merasa suara dan dedikasi kami didengarkan pemerintah,” ujarnya.
Prengki menyampaikan jika kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kejelasan terkait penugasan guru non-ASN pada tahun 2026, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan atas pengabdian guru honorer selama ini.
“Bagi saya, surat edaran ini bukan sekadar lembaran kertas, tetapi pengakuan atas pengabdian kami di ruang-ruang kelas. Kami merasa memiliki pegangan hukum yang kuat untuk terus mengajar tanpa rasa cemas,” katanya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti serta pemerintah daerah yang terus memperjuangkan keberlangsungan guru honorer di daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendikdasmen serta pemerintah daerah yang terus memperjuangkan nasib guru honorer. Semoga kami semakin semangat untuk terus mengabdi dan mendidik generasi penerus bangsa,” tambah Prengki.
Di balik berbagai kebijakan pendidikan, ada ribuan guru di daerah yang menyimpan harapan sederhana untuk dapat terus mengajar dengan tenang dan memberikan yang terbaik bagi murid-murid mereka. Cerita para guru dari Bali hingga Bengkulu menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang berpihak pada guru mampu menghadirkan rasa aman, semangat, dan optimisme untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebelumnya guru non-ASN dicemaskan oleh isu akan terjadi PHK masal bagi guru honorer yang tidak jelas sumbernya. Isu itu telah dibantah oleh Kemendidasmen.