Sukses Uji Coba di Banyuwangi, Digitalisasi Bansos Segera Diterapkan Secara Nasional
Setelah melalui tahapan piloting di Kabupaten Banyuwangi, program Digitalisasi Bansos segera diterapkan secara nasional. Sebagai pelaksana piloting digitalisasi bansos, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diminta pemerintah pusat untuk sharing pengalaman pelaksanaan piloting dengan kepala daerah se-Indonesia.
Acara ini diinisiasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Kegiatan digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan ini dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menpan RB, Rini Widyantini; Menteri/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy; Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan; Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos, Robben Rico.
Kegiatan sosialisasi tingkat nasional ini diikuti kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara hybrid. Total peserta sebanyak 900 baik yang hadir secara offline maupun online
"Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah, untuk mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026," kata Mendagri Tito.
Mendagri mengatakan, pelaksanaan digitalisasi ini agar penyerapan dan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Menurutnya, keberhasilan Banyuwangi melaksanakan piloting sudah dilaporkan ke Presiden.
"Selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan ke-32 daerah, dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026," kata Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menegaskan, Banyuwangi terbiasa bekerja secara tim. Dalam pelaksanaannya Banyuwangi mengerahkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos. Sehingga mempercepat proses pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bansos
"Bagus ini Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi," kata Luhut dalam forum tersebut.
Bupati Ipuk memaparkan langkah-langkah yang dilakukan Banyuwangi untuk menyukseskan piloting salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak penting untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.
"Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP (handphone)," bebernya.
Ada ribuan agen parlinsos digital yang dikerahkan di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, serta unsur pemerintah daerah seperti camat dan lurah. Pelibatan agen ini untuk mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima bansos. Terutama lanjut usia yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri.
"Kamipun aktif mengkomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” katanya.
Pelaksanan digitalisasi bansos, bukan semata mengejar jumlah pendaftar. Namun tujuan utamanya adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan bansos bisa mendaftarkan diri.
“Tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri," jelas Ipuk.
Upaya Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Parlinsos Digital itu, menurut Sekjen Kemensos Robben Rico, terbukti dengan optimalnya proses penginputan data. Pendaftaran yang dilaksanakan mulai 18 September hingga 15 Oktober mencapai 359 ribu orang.
“Ini melampaui dari target awal yang hanya 320 ribu,” ujarnya.