SKK Migas- KKKS Jabanusa Perkuat Sinergi Menuju Swasembada Energi
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah Klaster Barat dan Tengah 2025 di Semarang, Kamis 14 Agustus 2025.
Forum ini mengusung tema “Kolaborasi Industri Hulu Migas Bersama Stakeholder Daerah Menuju Swasembada Energi” dengan tujuan memperkuat komunikasi dan sinergi antara industri hulu migas, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
Acara dihadiri Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah, Wakil Bupati Grobogan H. Sogeng Prasetyo, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta perwakilan BPN dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, Blora, Demak, dan Grobogan. Hadir pula delegasi pemerintah kabupaten dari Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menegaskan rapat ini menjadi wadah strategis untuk membangun pola pikir yang selaras antar-pemangku kepentingan. “Keberhasilan industri hulu migas sangat bergantung pada kerja sama erat antara kita semua. Forum ini juga untuk mendengarkan masukan dan membangun solusi konkret di lapangan, terutama terkait isu pertanahan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM),” ujarnya.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menambahkan bahwa keberhasilan operasional hulu migas kini tak hanya diukur dari capaian produksi, melainkan juga dari keberhasilan pengelolaan risiko non-teknis. “Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat adalah fondasi utama. PPM bukan sekadar formalitas, tapi investasi sosial jangka panjang,” tegasnya. Ia juga menyoroti percepatan sertifikasi tanah milik KKKS menjadi Barang Milik Negara (BMN) sebagai langkah penting mendukung kelancaran operasi.
Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan kebanggaannya karena daerahnya menjadi salah satu wilayah potensial penghasil migas. “Kami berkomitmen penuh mendukung kelancaran operasi, karena manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Diskusi panel yang digelar membahas strategi pengadaan tanah dan roadmap PPM hingga 2030, menghadirkan narasumber seperti Roy Widiartha (SKK Migas) dan Purwanto Nugroho (PGN SAKA). Peserta dari berbagai daerah aktif mengajukan pertanyaan dan menyampaikan aspirasi, yang langsung direspons narasumber.
Melalui rapat kerja ini, SKK Migas optimistis sinergi dengan pemerintah daerah dan BPN akan semakin kokoh, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat tercapainya target produksi migas nasional menuju swasembada energi.