Pilkada Serentak, KPU Jatim Terima Anggaran Rp600 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menegaskan siap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di 19 daerah, pada 9 Desember 2020 mendatang, meski pandemi covid-19 belum usai. Anggaran tambahan sebesar Rp600 miliar dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebesar 46 persen dari anggaran tersebut kini sudah diterima KPU.

Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan, bahkan saat ini pihaknya sudah kembali mengaktifkan petugas tingkat desa dan kelurahan. “KPU Jatim dan 19 kabupaten/kota sudah sangat siap, secara SDM tanggal 15 Juni kami aktifkan dan kami lakukan pelantikan kepada petugas tingkat desa dan kelurahan. Tidak ada satupun yang mundur karena takut pandemi,” ungkap Anam.

Tak hanya itu, KPU juga siap dalam hal anggaran setelah mendapat dukungan dana dari APBN sebesar Rp600 miliar. Anam menyampaikan, dana itu nantinya akan difokuskan kepada penambahan jumlah tempat pemungutan suara dan penyediaan alat pelindung diri kepada petugas.

Bahkan, KPU Jatim telah mendapat Rp108 miliar yang telah dicairkan untuk 19 kabupaten/kota. Anggaran itu digunakan untuk melakukan rapid test terhadap petugas serta penyediaan APD.

Khusus penambahan TPS, kata dia, adalah kesepakatan KPU Republik Indonesia dengan pemerintah untuk mengurangi penumpukan pemilih di TPS nanti. Jika sebelumnya satu TPS berisi 800 pemilih, saat pandemi dikurangi maksimal 500 pemilih “Kemudian, bilik juga kami tambah dari yang biasanya dua sekarang empat. Untuk jumlah, TPS dari 41 ribu menjadi 48 ribu, artinya ada 7 ribu sekian tambahan,” ungkap Anam.

Tambahan TPS dan bilik menurutnya juga berdampak pada sejumlah kebutuhan lain, di antaranya kebutuhan logistik TPS baru, honor petugas, perangkat, dan APD. Terkait teknis pembagian, Anam mengatakan, akan menyesuaikan dengan kebutuhan KPU daerah.

Tak hanya dari APBN saja, seperti arahan dari Menteri Dalam Negeri yang beberapa waktu lalu melakukan rapat koordinasi di Surabaya, pemerintah daerah juga diminta segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak.

Kata Anam, saat ini Jatim sudah mendapat dana dari pemerintah daerah sebesar 46 persen. “Target kami sampai 6 Juli besok termin ketiga atau 100 persen,” pungkasnya.