SEAMEO-RECFON Rekomendasikan Permenuhan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal
Lembaga Southeast Asian Ministers of Education Organization-Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO-RECFON) atau Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara–Pusat Regional untuk Pangan dan Gizi mengeluarkan tiga rekomendasi guna memperkuat implementasi kebijakan Survei Gizi Indonesia (SGI), pemenuhan gizi seimbang berbasis pangan lokal, serta program gizi berbasis sekolah.
Rekomendasi dalam bentuk policy brief tersebut menunjukkan peran RECFON dalam menjembatani aspek science, policy, dan practice. Hal ini disampaikan Direktur SEAMEO RECFON Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K) kepada wartawan pendidikan di Jakarta, Kamis, 10 September 2026, siang.
“Jadi kami menghasilkan data ilmiah, mengidentifikasi masalah gizi, hingga merumuskan solusi yang dapat diterapkan di tingkat nasional maupun regional,” kata Rini.
Berkaitan dengan kebijakan SGI, pihaknya mendorong integrasi biomarker zat gizi mikro ke dalam SGI 2026 agar pemetaan masalah anemia dan defisiensi zat gizi mikro dapat dilakukan secara lebih lengkap dan akurat.
Pendekatan multiplex immunoassay, kata dia, memungkinkan pemeriksaan berbagai biomarker dengan penggunaan sampel dan biaya yang lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Dengan demikian, pihaknya menilai kualitas dan cakupan data dapat ditingkatkan tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
“Dengan sistem tersebut, data SGI 2026 diharapkan menjadi lebih akurat, dapat dibandingkan antarwilayah, dan lebih siap digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan gizi yang tepat sasaran dan efektif,” katanya.
Sementara itu, berkenaan dengan pemenuhan gizi seimbang berbasis pangan lokal, SEAMEO RECFON bersama mitra mengembangkan Panduan Gizi Seimbang berbasis Pangan Lokal (PGS-PL) dengan menggunakan Linear Programming dan WHO Optifood.
Hasilnya, pihaknya memberikan rekomendasi pangan dan rancangan menu sekolah yang mempertimbangkan masalah gizi, kebutuhan gizi, ketersediaan pangan, pola konsumsi, serta konteks budaya setempat.
“Temuan ini memberikan perspektif penting bagi penguatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan gizi sekolah, yakni makanan yang diberikan kepada anak tidak hanya perlu memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga harus mampu menjawab kesenjangan zat gizi yang spesifik berdasarkan usia dan konteks lokal,” katanya.
Policy brief ini, lanjutnya, juga merekomendasikan penguatan MBG sebagai platform pemenuhan kebutuhan gizi, integrasi pendidikan gizi, serta peninjauan kembali rekomendasi kebutuhan zat besi bagi remaja.
Sehubungan dengan penguatan paket program gizi di sekolah, pihaknya merekomendasikan pendekatan regional untuk penjaminan mutu dan monitoring agar kebijakan gizi sekolah di negara-negara ASEAN tidak berhenti pada kebijakan, tetapi dapat diterapkan secara berkualitas dan dipantau dampaknya.