Sarbumusi Sebut Pembantu Presiden Salah Tafsir Soal Kebijakan Zero ODOL
Aturan nol kelebihan muatan dan dimensi atau Zero Overdimension Overload (ODOL) mengudang kontroversi dan sejumlah sopir menolak rwgulasi tersebut karena dianggap merugikan. Penolakan diujudkan melalui unjuk rasa di beberapa kota, Jakarta, Surabaya dan Solo.
Menyikapi aksi sopir truk tersebut Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin mengatakan, kebijakan Prabowo sebenarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Namun, realisasi kebijakan ODOL saat ini jauh dari keinginan Prabowo.
"Kami sangat mendukung wacana zero ODOL, tapi kami melihat penerjemahan dari keinginan beliau (Prabowo) ini oleh pembantu-pembantunya tidak begitu baik," ujar Irham dalam keterangan Sabtu 5 Juli 2025.
Irham mencontohkan, angkutan barang logistik di Indonesia sebagian besar kini masih menggunakan jalan (road). Sedangkan jalur rel (rail) belum dioptimalkan untuk angkutan logistik. Jalur rel hanya dikembangkan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, itu pun terbatas di kawasan utara dan selatan. Keterbatasan inilah yang dinilai tidak bisa diterjemahkan oleh menteri-menteri Prabowo terkait implementasi zero ODOL.
"Railing system itu hanya available di Jawa dan Sumatera. Kalimantan sedang dibangun. Di Jawa pun sangat terbatas rail-nya, hanya jalur utara dan selatan," tutur pimpinan organisasi pekerja di bawah NU tersebut.
Selain itu, Irham menyebut, kebijakan zero ODOL ini sedianya bisa mengurai kemacetan jalan. Tetapi, pengurangan volume beban truk justru menambah jumlah armada truk yang beroperasi. "Ketika volume itu dikurangi, supply kan banyak nih, rumus supply demand kan meningkat terus. Ketika dimension load dikurangi, itu nanti akan ada berapa persen penambahan truk yang beredar di jalanan," sambungnya.
Irham pun khawatir kebijakan zero ODOL ini memberikan dampak ekonomi yang buruk untuk para sopir truk dan masyarakat luas. Sebab, pengurangan jumlah angkutan truk dapat meningkatkan harga barang sekaligus jasa pengiriman.
"Kami ingatkan ke pemerintah, sembari kita mempersiapkan data, mempersiapkan teknokratik plan, hal yang sudah berjalan, sebaiknya dipertahankan dulu. Kita harus menggunakan pendekatan transisi yang berkeadilan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan bebas kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) atau zero ODOL akan tetap dilanjutkan secara konsisten. Ia menekankan, pemerintah tidak memerlukan regulasi baru untuk menegakkan kebijakan ini.
“Pelaksanaan penanganan ODOL pada tahun ini tidak disertai dengan penerbitan aturan baru. Tidak ada regulasi baru apa pun. Kami hanya ingin menjalankan aturan yang sudah lama ada,” ujar Dudy dalam sesi bincang media di Jakarta, Kamis 26 Juni 2025 malam.
Dudy menambahkan, selama ini sejumlah regulasi yang mengatur batas dimensi dan muatan kendaraan sudah tersedia. Namun, implementasinya belum optimal di lapangan. "Ini bukan barang baru. Aturannya sudah lama. Kami hanya ingin menegakkan kembali apa yang telah disepakati oleh semua pihak,” kata Menhub.