Sandang Daerah Terbaik Implementasi SPBE, Banyuwangi Jadi Tuan Rumah Rakor Siber Kemenko Polkam
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Kemanan (Kemenko Polkam) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Keamaan Siber dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrronik (SPBE) Pemerintah Daerah, di Banyuwangi. Banyuwangi dipilih sebagai lokasi rapat karena menjadi daerah dengan kinerja terbaik se-Indonesia dalam implementasi SPBE.
Rakor digelar pada Rabu, 6 Mei 2026 dengan diikuti oleh para Kepala Dinas Kominfo dan perwakilan se-Jawa Timur dan Bali. Selain menjadi lokasi rakor, Banyuwangi juga sekaligus menjadi best practise implementasi SPBE bagi para peserta.
Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI, Marsma TNI Budi Eko Pratomo mengatakan, transformasi digital melalui implementasi SPBE menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong peningkatan kualiatas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Namun percepatan digitalisasi tersebut belum seluruhnya diimbangi dengan penguatan keamanan siber sehingga menimbulkan potensi risiko terhadap keandalan layanan, perlindungan data serta stabilitas sistem pemerintahan.
“Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sekaligus meneruskan langkah langkah konkret dalam menimplementasikan SPBE yang aman andal dan berkelanjutan,” jelasnya.
Pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi kegiatan karena Banyuwangi telah memiliki kinerja yang sangat baik dalam implementasi SPBE. Di mana, Banyuwangi menjadi pemda dengan kinerja SPBE terbaik se Indonesia. Ini menunjukkan adanya konsistensi daerah dalam membangun kebijakan tata kelola manajemen serta layanan SPBE. Banyuwangi mendapatkan indeks tertinggi SPBE pada 2023-2025 untuk kategori Pemerintah Kabupaten.
“Selain itu Banyuwangi juga menjadi pilot project digitalisasi bansos secara nasional. Ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengintegrasikan layanan publik berbasis digital secara inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sekaligus Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi Budi Santoso, mengatakan, kesuksesan implementasi SPBE di Banyuwangi berawal dari komitmen kepala daerah dalam memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat melalui digitalisasi.
“Dengan adanya komitmen kepala daerah, digitalisasi menjadi bagian dari infrastruktur utama yang dibangun. Saat ini 217 desa se Banyuwangi telah teraliri fiber optik, implementasi SPBE juga didukung oleh seluruh OPD hingga pemerintahan desa,” terangnya.
Dalam membangun SPBE, Banyuwangi berinvestasi dalam membangun layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh seluruh OPD dan desa. Perancangan pusat data ini dipusatkan di Kantor Dinas Kominfo dan dibangun sesuai kriteria best practise dan standar SNI.
Banyuwangi juga memastikan pengelolaan digitalisasi dan SPBE dilakukan oleh SDM dengan kompetensi memadai. Dengan peningkatan kapasitas SDM TIK secara kontinyu dan Pembentukan Agen Digital di unit layanan (desa/kecamatan/OPD) untuk pendampingan masyarakat.
“Evaluasi dan monitoring terhadap progres penerapan SPBE juga dilakukan secara berkala setiap minggu oleh Bupati yang diikuti oleh semua OPD,” katanya.
Terkait kemanan siber, Banyuwangi saat ini telah memiliki Computer Security Incident Response Team (CISRT) yang ditetapkan lewat Peraturan Bupati sebagai tim respons insiden kemanan siber yang dibentuk untuk melindungi akses informasi, layanan publik digital dan infrastruktur TIK.
“Tim ini bertugas melakukan deteksi, analisis, penanganan, dan pemulihan insiden keamanan siber secara cepat, terkoordinasi dan efektif,” ujarnya.