Puan Usul Istana Presiden di IKN Diapit Mabes TNI dan Polri

Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Ia menyampaikan usulnya mengenai lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri di IKN Nusantara.

Puan menjadi salah satu tokoh yang memberikan pembekalan dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono saat membuka acara. Andika dilaporkan positif covid-19.

Rapim dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo serta Kapolri Jendral Listyo Prabowo.

Saat memberikan pembekalan kepada komando utama (Kotama) TNI-Polri, termasuk para Pangdam dan Kapolda, Puan menceritakan pengalamannya meninjau lokasi IKN Nusantara. Ia menegaskan kehadirannya ke IKN pada 16 Februari lalu sebagai bentuk pengawalan legislatif setelah UU IKN resmi disahkan.

“Saat saya mendapat pemaparan lokasi Istana Negara, gedung pemerintahan, dan lain sebagainya, yang saya tanya malah Mabes TNI dan Mabes Polri dimana?” ungkap Puan.

Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hadir menjelaskan Mabes TNI berada di sisi depan Istana. Namun Mabes Polri posisinya berada di bagian bawah Istana dan Mabes TNI.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, seharusnya lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri sejajar. Puan juga menyarankan lokasi kedua markas besar dua institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut sebaiknya berdekatan dengan Istana.

“Pendapat saya harusnya berdekatan dan posisi Mabes TNI dan Mabes Polri mengapit Istana Negara sehingga ketika koordinasi dan jika perlu BKO menjadi mudah,” katanya.

Posisi Mabes TNI dan Mabes Polri yang berdekatan pun dinilai akan mengoptimalkan sinergitas kedua instansi. Sebab, bila lokasinya terpisah cukup jauh, koordinasi antara TNI dan Polri akan mudah terkendala.

Lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri yang jauh dari Istana Negara disebut Puan akan sama seperti di Jakarta. Sebab, Mabes TNI yang berada di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sangat jauh dengan Istana yang lokasinya di Jakarta Pusat.

“Artinya presiden panggil Panglima TNI dan Kapolri harus datang dalam 10 menit. Kalau bisa tinggal jalan kaki,” kata Puan.

Tak hanya itu, Ketua DPR juga menyoroti perlunya pangkalan udara (TNI) di dekat pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sebab, berdasarkan rencana, bandara untuk kawasan IKN akan memanfaatkan bandara di Balikpapan.

“Hanya nanti katanya akan dibuat airport dekat Istana untuk VIP. Kalau menurut saya lebih baik airport VIP ini sekaligus dibangun Lanud sehingga ada pertahanan udara di IKN,” sebut Puan.

Panglima TNI Jenderal Andika yang turut mendampingi Puan saat meninjau IKN juga sepakat dengan usul itu. Sebab, jika ada Lanud di kawasan KIPP IKN, Panglima TNI akan lebih mudah ketika menurunkan pasukan.

Untuk itu, mantan Menko PMK ini meminta agar TNI dan Polri lebih mengkoordinasikan mengenai lokasi mabes di IKN secara lebih mendalam. Puan mengingatkan, posisi TNI dan Polri yang strategis penting mendapat prioritas.

“Jangan sampai nanti yang lain sudah jadi, TNI dan Polri ketinggalan. Nanti juga ini akan menjadi perhatian, karena penganggarannya akan dibahas di DPR,” ungkanya.

“Saya nggak akan setujui bila hal-hal detil seperti ini belum jelas betul,” kata Puan.

Puan mengaku, sempat ditanya oleh panitia pembangunan IKN mengapa dirinya sampai memperhatikan hal detil seperti itu.

“Mungkin karena perempuan makanya hal-hal detil menjadi perhatian saya,” jelas Puan disambut tepuk tangan para perwira tinggi yang hadir dalam Rapim TNI-Polri.

Selain Puan, pembekalan pada Rapim TNI juga turut diisi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syariffudin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir saat membuka Rapim TNI-Polri pagi tadi. Jokowi didampingi oleh Menhan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD.