Properti Lesu, Pengembang Ingin Komitmen Baru Pemerintah

Para pengembang menganggap wajar anjlognya penerimaan pajak sektor properti di tahun 2019. Sebab, mereka memang merasakan bisnis properti betul-betul lesu selama ini.

"Sebenarnya kami mulai merasakan bisnis properti ini lesu sejak 2015 lalu. Suasana itu bertambah saat memasuki tahun politik menjelang pilpres," kata pengembang asal Surabaya Mustofa Bawazier kepada ngopibareng.id, Rabo (3/7/2019).

Ia mengemukakan hal itu menanggapi anjlognya penerimaan pajak sektor properti di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur. Dibanding dengan tahun. 2018, semester pertama penerimaan pajak properti turun tajam.

Berdasarkan data yang diperoleh Ngopibareng.id, sampai Juni 2019, penerimaan pajak properti di Jatim sebesar Rp 484.596.111.701. Ini turun drastis dibanding penerimaan sampai Juni tahun sebelumnya Rp 602.519.143.778.

Hal yang kurang lebih sama jika dibandingkan perolehan sampai dengan bupan Maret. Pada triwulan pertama 2019, penerimaan pajak properti mencapai Rp 216.402.917.241.-. Di triwulan yang sama tahun sebelumnya mencatat penerimaan Rp 316.178.377.004.

Menurut bos PT Kamilindo Sejahtera ini, lesunya bisnis properti ini antara lain karena swasta kurang dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan fisik. Investasi juga kurang perhatian. Sementara itu stabilitas keamanan dan politik kurang bagus.

"Kesemuanya itu berdampak kepada penjualan properti. Karena itu, kami berharap pemerintah memberikan komitmen baru untuk memperbaiki semua penyebab lesunya ekonomi kita," tambah Wakil Ketua DPD REI Jatim ini.

Hal yang sama juga diungkapkan pengembang kawasan industri Sonny Wibisono. Menurut bos kawasan Sidoarjo Rangkah Industrial Estate ini, lesunya bisnis properti selama ini karena banyak invenstor yang menunggu hasil pemilihan presiden. 

''Sedangkan investor dari luar negeri sebagian menunggu pencabutan travel warning yang pernah dikeluarkan negara masing-masing. Diantaranya menunggu kemudahan berusaha, termasuk komitmen pemerintah menyederhanakan ijin yang kini sampai 18 item,'' tuturnya.