Presiden Prabowo Subianto: Pemerintah Pusat Akan Mengambil Alih Proses Pengangkatan Guru

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih proses pengangkatan guru. Prabowo mengatakan kebijakan ini untuk melahirkan sistem rekrutmen yang lebih obyektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas.

Prabowo juga menyampaikan kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah yang justru menghadirkan tantangan tersendiri. Ia menyebut bahwa pemerintah perlu berani melihat kenyataan di lapangan.

Menurutnya, proses penyampaian guru harus sesuai kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas, bukan atas dasar kedekatan pribadi atau kepentingan politik.

“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata presiden Prabowo, Kamis, 17 September 2026.

Menurut Prabowo pemerintah juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memberikan kursus hingga program peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik.

Ia menyebutkan langkah-langkah yang diperlukan agar guru dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan teknologi pendidikan.

Selain memperbaiki rekrutmen dan guru pendidikan, Prabowo juga mengungkapkan tengah membagun rencana program percepatan dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.

"Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan merekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, alternatif lainnya adalah melibatkan aparatur sipil negara yang telah bekerja untuk mengikuti pengugasan singkat membantu sekolah tertentu. Penyugasan dapat dilakukan selama dua atau tiga minggu dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

“Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu,” ujarnya.