Pengamat Unair Prediksi Konflik Amerika-Israel dan Iran Berdampak Pada Indonesia
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Arilangga (Unair), Probo Darono Yakti memprediksi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran diprediksi akan memberi dampak bagi Indonesia, baik secara hubungan politik maupun ekonomi.
Secara politik, Indonesia dinilai tengah berada dalam situasi dilematis pasca masuk ke dalam Board of Peace (BOP) yang digagas oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kepentingan politik dengan Iran.
Statemen Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadi mediator antar negara konflik tersebut juga perlu pertimbangan ulang. Mengingat, posisi Indonesia yang sudah bergabung dari BOP.
“Kansnya-nya sangat kecil untuk kemudian Iran merasa bahwa Indonesia itu akan berpihak pada kebenaran, di satu sisi Iran sudah juga sangat memandang Indonesia sangat negatif karena karena sudah terlanjur memilih untuk bergabung BOP gitu,” kata Probo.
Sedangkan untuk menjadi mediator, ia menyebut, mestinya berada dalam posisi netral. Seperti halnya pada era kepemimpinan Soekarno yang membawa Indonesia dalam gerakan non blok.
Indonesia semakin dilematis karena sudah bergabung dengan BOP, padahal sebelumnya sudah bergabung dalam BRICS meskipun relevansinya lebih mengarah pada ekonomi. “Kalau tuduhannya Iran pasti melihat Indonesia ini terakhir ikut aliansi siapa gitu. Ya pastinya akan lebih menyoroti BOP-nya gitu untuk kemudian terlepas dari Indonesia citranya itu bebas aktif,” ujarnya.
Sikap Indonesia terkait konflik tersebut juga menuai sorotan. Ia menilai bahwa Indonesia tidak tegas mengecam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Padahal, lanjut pria yang juga co-founder Nusantara Policy Lab itu, berdasar Dasa Sila Bandung hasil Konferensi Asia-Afrika tegas menyatakan tidak boleh suatu negara mengintervensi urusan negara lain. Dari statemen yang ada tampak ada skenario mengubah kepimpinan di Iran.
“Jadi yang kemudian bisa kita lihat sekarang dari ambiguitas posisi Indonesia ini. Ini kalau enggak dinyatakan dengan sikap dengan tegas, bukan soal keberpihakan ya, tapi secara moral kita itu posisinya bagaimana terhadap perang. Kalau memang kita mengecam perang ya nyatakanlah bahwa kita itu mengecam perang gitu. Sayangnya itu tidak tidak muncul di dalam pernyataan dari Kementerian Luar Negeri,” tuturnya.
Tak hanya politik, jika konflik tersebut berlangsung panjang akan memberi dampak besar terhadap energi dan ekonomi Indonesia. Khusunya minyak mentah bagi Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Islam akan mengancam ekonomi Indonesia, mengingat pasokan minyak sebagian besar melintasi Selat Hormuz.
“Kita ini kan pengimpor minyak mentah dari sana gitu kemudian kita olah dan kita jual. Nah itu yang kemudian menjadi satu kekhawatiran yang mana kalau misalkan harga minyak naik itu akan berpengaruh pada komoditas lain, karena minyak menyangkut pada distribusi dan transportasi dari komoditas-komoditas lain di skala domestik. Ini paling tidak yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” ujar Probo.
Untuk itu, Probo mengimbau pemerintah perlu menyampaikan informasi terkait dampak-dampak yang dapat terjadi kepada masyarakat. Kemudian memberi pemahaman pada masyarakat terkait keamanan menyikapi ancaman perang yang bisa lebih besar.
Selain itu, ia juga menyebut pemerintah harus lebih terbuka dengan masukan dari masyarakat. Sebab, masukanya Indonesia ke BOP mendapat banyak sorotan dari masyarakat, terutama harus mengorbankan anggaran Rp17 triliun.
“Nah, jangan sampai kemudian masyarakat tidak didengarkan lagi, berbuat gegabah lagi, terus kita melihat dunia dalam ambang kehancuran gitu,” pungkasnya.