Pemkab Sidoarjo Matangkan Masterplan Penataan Kota, Fokus Pengendalian Banjir Terintegrasi
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan penyusunan masterplan penataan kota sebagai pijakan utama penanganan banjir yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dokumen strategis ini disiapkan untuk menjawab tantangan geografis Sidoarjo sebagai wilayah Kota Delta yang rentan banjir dan rob.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo, Subandi, saat menghadiri pemaparan masterplan penataan kota di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Rabu 7 Januari 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Fenny Apridawati, Kepala Bappeda M. Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Makhmud, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Dalam pemaparannya, tim penyusun mengusung tema besar “Menuju Sidoarjo yang SERASI”, akronim dari Sentosa, Ekologis, Resilien, Aksesibel, Sinergis, dan beridentitas.
Tema tersebut menjadi kompas pembangunan daerah, khususnya dalam penataan ruang dan pengendalian banjir yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Bupati Subandi menegaskan bahwa karakter geografis Sidoarjo membutuhkan pendekatan penanganan banjir yang berbeda dan komprehensif.
“Sidoarjo berada di wilayah paling timur dengan banyak sungai afvoer. Kita harus waspada, karena banjir di sini tidak hanya disebabkan luapan sungai, tetapi juga dipengaruhi pasang air laut atau rob,” ujar Subandi.
Ia mengakui, penanganan banjir memerlukan anggaran besar, sementara kemampuan fiskal daerah saat ini masih terbatas sekitar Rp5,8 miliar. Kondisi tersebut menjadikan masterplan sebagai instrumen krusial dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Penanganan banjir ini seperti mengobati orang sakit. Kita harus tahu dulu penyebabnya melalui masterplan. Dengan pemetaan yang detail, kita bisa menentukan titik-titik yang ditangani setiap tahun sesuai kemampuan anggaran,” tambahnya.
Sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus dalam dokumen masterplan tersebut, di antaranya kawasan langganan banjir seperti Kecamatan Tanggulangin, Candi, dan Waru. Selain itu, kawasan perkotaan juga menjadi fokus, terutama normalisasi saluran drainase yang saat ini banyak terhimpit bangunan liar di sisi kanan dan kiri sungai.
Subandi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dan tidak berpangku tangan. Menurutnya, penataan kota dan pengendalian banjir merupakan tanggung jawab kolektif.
“Semua stakeholder harus terlibat. Dengan adanya grand design ini, tahapan penanganan menjadi jelas. Harapannya, masyarakat bisa merasakan perubahan nyata dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Sebagai informasi, Masterplan Penataan Kota Sidoarjo mencakup empat sektor intervensi utama, yakni sistem drainase dan pengendalian banjir, rehabilitasi infrastruktur jalan, rehabilitasi fasilitas pendidikan, serta revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH).
Melalui integrasi keempat sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan terwujudnya kota yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkembang selaras dengan daya dukung lingkungan dan kebutuhan masyarakat.