PDIP Tolak Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi

Usulan Ketua Umum partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk menunda pemilihan umum 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden, dipastikan kandas. Seluruh partai di parlemen kecuali PKB, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar menolak usulan Muhaimin tersebut.

PDI Perjuangan yang disebut sebut menjadi kunci lolos tidaknya usulan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, masuk barisan yang menolak. Barisan partai yang menolak selain PDI Perjuangan adalah Gerindra, Demokrat, PKS, Nasdem dan PPP

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya taat terhadap konstitusi negara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"PDI Perjuangan akan terus kokoh, karena memang tidak ada ruang bagi penundaan pemilu," kata Hasto dalam diskusi rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kamis 3 Maret 2022.

Ketua DPR Ri yang merangkap Wakil Ketua Umum DPP PDI P Puan Maharani juga menyatakan menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Penolakan Puan dikeluarkan saat melakukan kunjungan kerja di Madura Kamis, 3 Maret 2022.

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh hari ini dengan tegas menyatakan partainya menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Nasdem tetap konsisten terhadap konstitusi," kata Paloh.

Menurut Hasto, dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terlihat jelas bahwa mayoritas masyarakat menolak penundaan pemilu 2024.

LSI membagi tiga kategori alasan wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024. Pertama, yakni karena masalah pandemi Covid-19 yang belum berakhir, karena alasan pemulihan ekonomi nasional, hingga alasan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dari ketiga alasan tersebut, diketahui bahwa mayoritas warga tidak menyetujui wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Tadi dari alasan ekonomi, dari alasan IKN, dari alasan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pandemi, dari seluruh responden dari seluruh lintas partai politik, wilayah," kata Hasto.

"Semua punya sikap yang sama, bagaimana kultur demokrasi lima tahunan itu telah terbangun dan di situlah proses regenerasi kepemimpinan lima tahunan dilakukan dengan sebaik-baiknya," ujarnya

Menurut Hasto sikap PDIP ini juga senapas dengan sikap Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu lalu, Jokowi memang sempat menegaskan bahwa ia menolak usulan tersebut. Namun, ketika wacana ini bergulir kembali, belum ada pernyataan resmi dari Jokowi.

"Sejak awal ketika kami menyampaikan sikap, kami tegaskan bahwa sikap PDIP ini senafas dengan sikap Presiden Jokowi karena di dalam kultur kepemimpinan kita, seorang pemimpin itu kan diukur dari konsistensi dalam sikapnya," ujar Hasto.

Sebelumnya, hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

Survei dilaksanakan 25 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022. Survei melibatkan 1.197 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error kurang lebih 2,89 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Wacana penundaan pemilu sudah diketahui oleh hampir seluruh warga. Mayoritas menolak usulan ini, baik karena alasan ekonomi, pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat merilis hasil survei, Kamis 3 Maret.

Soal wacana penundaan pemilu yang digulirkan Muhaimin Iskandar, YLBHI berpandangan jika menunda pemilu sama dengan melanggengkan watak otoriter rezim Jokowi.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terseret ikut mendukung usulan penundaan pemilu 2024. Secara garis besar, alasannya sama dengan Cak Imin yakni seputar pemulihan ekonomi.