PBNU Umumkan 11 Organisasi Cantumkan Nama NU Secara Ilegal
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 3391/PB.01/A.II.10.44/99/01/2025 tentang Penegasan Posisi Perangkat Perkumpulan NU.
Surat Edaran tersebut antara lain berbunyi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghargai hak setiap orang/warga negara atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
Namun demikian, tidak semua orang berhak mendirikan perserikatan atau perkumpulan yang mengatasnamakan, mengaku, dan/atau menisbatkan diri sebagai bagian dari Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Berikut perkumpulan, organisasi, dan/atau yayasan yang mengaku sebagai bagian dari Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang tercantum dalam SE tersebut.
1. Santri Tani Nahdlatul Ulama (Santan NU).
2. Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama (HIMANU).
3. Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN).
4. Yayasan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama/Ummat (Rumah Sedekah NU).
5. Perkumpulan Insinyur Nahdliyin Nusantara (PINNU).
6. Himpunan Sekolah-Madrasah Islam Nusantara (HISMINU).
7. Lajnah Dakwah Islam Nusantara (LADISNU).
8. Perkumpulan Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia (P2MI).
9. Perkumpulan Ahlit Thoriqoh Al-Mu'tabaroh Al-Nahdliyyah (PATMAN)
10. Perjuangan Walisongo
11. Indonesia/Laskar Sabilillah (PWI-LS);
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) PBNU Nur Hidayat mengatakan bahwa SE tersebut ditujukan untuk seluruh internal kepengurusan NU di berbagai tingkatan yang ada dalam struktur NU yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
"Surat edaran ini diterbitkan karena belakangan ditemukan banyak sekali entitas perkumpulan atau yayasan yang secara masif melakukan engagement dan menggelar kegiatan-kegiatan, serta menisbatkan diri sebagai bagian dari NU, beberapa di antaranya beralamat di Kramat Raya, dengan pendirian yang menjadi dasar pemikiran diterbitkannya surat edaran tersebut," katanya, Sabtu 25 Januari 2025.
Ia menjelaskan, aturan ini diterbitkan karena adanya amanat dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam mengupayakan salah satu matra konsolidasi, yaitu konsolidasi struktur dan tata kelola di lingkungan NU.
"Tujuan diterbitkannya surat edaran ini tidak lain adalah untuk konsolidasi struktur organisasi, yang disampaikan ketua umum dalam berbagai kesempatan, bahwa struktur NU harus solid dan koheren," jelasnya.
Tak hanya itu, Nur Hidayat berharap SE tersebut dapat dipahami oleh perangkat perkumpulan lain di luar NU agar mencegah perbuatan-perbuatan yang di luar dari tanggung jawab PBNU.
"Karena mereka juga berinteraksi dengan pihak eksternal. Sebagai latar belakang, Himpunan Advokat NU itu melibatkan pihak-pihak eksternal dan bahkan bekerja sama dengan salah satu kementerian hingga masuk ke KUA-KUA,” katanya.
Dalam kegiatannya organisasi ini mengaku seakan-akan berada di bawah PBNU. “Oleh karena itu PBNU minta kepada semua pihak berhati-hati jangan sampai terkecoh oleh sekelompok orang yang mencatut nama NU tersebut,” katanya.