PBNU BantahTerima Aliran Dana Dari Perusahaan Tambang Di Raja Ampat.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf buka suara soal keterlibatan Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) sebagai salah satu komisaris di PT Gag Nikel di Raja Ampat. Menurut Gus Yahya, selama ini PBNU tidak ikut campur terkait urusan pribadi atau jabatan yang diemban oleh pengurus NU.
"Saya ini Ketua Umum PBNU, saya juga kiai pesantren dan sebagainya. Pak Ulil Abshar juga pengurus PBNU. Dia juga punya warung di rumah. Jadi pengurus PBNU ini bisa macam-macam. Jadi jangan heran ada pengurus PBNU ada yang jadi businessman, dan urusan bisnis dia itu bukan urusan PBNU," katanya di lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat, pada Jumat 13 Juni 2025.
Menurut Gus Yahya, selama ini PBNU tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas pengurusnya untuk mengisi sebuah jabatan apa pun di berbagai tingkatan, baik swasta maupun pemerintahan.
"Sampeyan bisa cari itu (rekomendasi) ke kesekretariatan, tidak ada satu pun surat rekomendasi PBNU untuk jabatan apa pun di mana pun," katanya.
Tudingan yang Sangat Keji dan Tendensius
Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gudfan Arif juga tidak tinggal diam atas tudingan miring. Tuding miring itu menyebut adanya aliran dana dari PT Gag Nikel Raja Ampat ke PBNU.
"Itu tudingan yang sangat keji," kata pria yang akrab disapa Gus Gudfan di Jakarta, Jumat pagi 13 Juni 2025.
Kata dia, posisi KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) sebagai komisaris di PT Gag Nikel sebagai pribadi. NU, kata dia, sama sekali tidak pernah menempatkan pengurusnya di perusahaan pemerintah maupun swasta.
PT Gag Anak Usaha BUMM bukan Milik PBNU
PT Gag, kata dia, bukan milik PBNU. Ia adalah salah satu anak perusahaan BUMN PT ANTAM. "Kebetulan yang jadi salah satu komisaris itu adalah warga NU. Jadi tak ada kaitan sama sekali dengan PBNU," ujar dia.
Tudingan PBNU menerima aliran dana dari PT Gag Nikel dilontakan akun TikTok. Unggahan itu menarasikan, PBNU menerima aliran dana dari Ananda Tohpati yang oleh kalangan tertentu dikenal dengan nama Andes "Kancil".
Akun itu menyebut, Ananda merupakan anak mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ananda disebut bertanggungjawab atas pengamanan dan pengawasan operasi dari lima perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat.
Sebagai imbalan dan pengawasan, kata akun itu, Andas mengumpulkan donasi Rp 55 miliar per bulan dari setiap perusahaan atau Rp 275 miliar per bulan (Rp3,3 triliun per tahun). Uang itu, menurut akun itu, disalurkan ke sejumlah jaringannya. Salah satunya ke PBNU. Donasi ini, kata Jamal, diberikan melalui salah satu Ketua PBNU, Gus Fahrur.
Gus Fahrur Jamin 1000 Persen Hoaks
Gus Fahrur membantah keras tuduhan itu. "Ini fitnah. Tidak ada sama sekali sumbangan ke PBNU. Saya jamin 1.000 persen hoaks," kata Gus Fahrur saat dikonfirmasi Jumat pagi, 13 Juni.
Menurut Gus Fahrur, ia sama sekali tak kenal dengan Ananda Tohpati itu. Bahkan, nama Ananda itu baru didengarnya.
Hal senada juga diungkapkan Gus Gudfan. Kata dia, pengurus PBNU sama sekali tak mengetahui sosok Ananda itu. "Kami bisa buktikan dengan data kalau kami sama sekali tak pernah menerima aliran dana dari tambang manapun.
Presiden Cabut Empat Izin Usaha Tambang Nikel Raja Ampat
Pemerintah resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, demi menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan konservasi tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pencabutan dilakukan berdasarkan evaluasi dari aspek lingkungan, teknis, serta masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Pencabutan itutidak termasuk PT Gag Nikel di mana salah satu Ketua PBNU Gus Fahrur asal Malang Jawa Timur duduk sebagai komisirs.
Alasan pencabutan itu pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah diteliti sebagian masuk di kawasan geopark, dan yang ketiga adalah keputusan rapat terbatas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi,” ujar Bahlil dalam keterangan pers bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 10 Juni 2025 lalu.