Meredam Lumpuh Ketapang: Mengubah Kemacetan Menjadi Kapasitas
Oleh:
Kombes Pol H. Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M.
Kepala BNNK Banyuwangi/Lare Oseng Asli
Setiap kali musim libur panjang, Idulfitri, atau Natal dan Tahun Baru tiba, mata publik nasional kerap tertuju pada satu titik krusial di ujung timur Pulau Jawa: Pelabuhan Ketapang. Bayang-bayang antrean kendaraan yang mengular hingga belasan kilometer di sepanjang Jalan Raya Gatot Subroto seolah menjadi penanda berulangnya "penyakit tahunan" yang belum benar-benar sembuh.
Ketika cuaca Selat Bali memburuk atau volume kendaraan melonjak tajam, jalan arteri utama Banyuwangi mendadak berubah menjadi kantong parkir raksasa. Dampaknya tidak main-main. Kerugian ekonomi logistik membengkak, mobilitas harian wong Oseng terganggu, dan wajah pelayanan publik kita dipertaruhkan.
Selama ini, pola penanganan yang kita jalankan cenderung bersifat traffic response, alias reaktif. Petugas gabungan di lapangan baru berjibaku mengurai jalan ketika antrean kendaraan sudah terlanjur meluap ke bahu jalan umum.
Solusi ad-hoc seperti penutupan simpang atau pengalihan arus sementara memang membantu, namun itu sekadar "obat pereda nyeri", bukan penyembuhan pada akar masalah.
Mengubah Paradigma Manajemen Arus
Sebagai Lare Oseng yang juga memikul amanat penegakan hukum dan pengawasan kawasan, saya melihat persoalan Ketapang harus diselesaikan melalui pergeseran paradigma: dari sekadar merekayasa kemacetan darurat menuju Traffic Demand Management yang sistematis dan berbasis digitalisasi.
Akar masalah Ketapang sebenarnya sederhana: penumpukan fisik kendaraan terjadi karena filtrasi tiket dan ruang tunggu berada terlalu dekat dengan dermaga.
Solusi permanen yang ditawarkan adalah pembentukan System Terminal Layanan Terpadu (Off-Site Buffer Zone). Kita harus memindahkan "pintu penapisan" kendaraan jauh ke luar kawasan padat Ketapang melalui dua gerbang utama:
Sisi Utara: Terminal Layanan Bangsring (kawasan Kebun Kelapa, Wongsorejo) untuk menapis seluruh arus kendaraan dari arah Surabaya/Situbondo/Pantura.
Sisi Selatan: Terminal Layanan Bulusan (Kalipuro) untuk menapis kendaraan dari arah Banyuwangi Kota/Jember.
Melalui skema mandatory checkpoint, seluruh kendaraan roda empat atau lebih (truk logistik, bus, maupun mobil pribadi) wajib masuk ke Terminal Layanan ini terlebih dahulu. Di sana, validasi tiket elektronik dilakukan, dan armada dikelompokkan secara rapi di area parkir yang representatif.
Skema IDRS Kuota 1:1: Jalan Raya Steril
Bagaimana caranya agar jalan utama tidak macet? Jawabannya terletak pada integrasi data melalui Integrated Digital Release System (IDRS).
Terminal Layanan di Bangsring dan Bulusan dihubungkan secara real-time dengan dashboard ketersediaan parkir siap muat di Pelabuhan ASDP dan Pelindo. Pelepasan kendaraan dilakukan ketat berbasis Skema Kuota 1:1.
Jika area pelabuhan melaporkan ada kapasitas kosong untuk 20 kendaraan, maka sistem secara otomatis melepaskan tepat 20 kendaraan dari Terminal Layanan (misal: 10 dari Bangsring dan 10 dari Bulusan). Akibatnya, kendaraan yang melintas di Jalan Raya Gatot Subroto adalah armada yang dipastikan langsung masuk ke kapal atau dermaga Pelindo. Bahu jalan utama steril total dari antrean statis.
Jika Selat Bali ditutup akibat gelombang tinggi, Terminal Layanan otomatis berubah menjadi Full Holding Zone. Pengemudi bisa beristirahat dengan layak di rest area yang dilengkapi fasilitas umum dan sentra UMKM lokal, sementara jalan raya Banyuwangi tetap berfungsi normal untuk mobilitas warga.
Kemitraan B2B: Bebas Biaya untuk Rakyat
Prinsip krusial dari gagasan ini adalah tidak boleh ada beban biaya retribusi baru bagi masyarakat maupun pengusaha logistik.
Lantas dari mana pembiayaannya? Melalui skema Business-to-Business (B2B). Pihak ASDP dan Pelindo adalah pihak yang diuntungkan secara langsung dari tereliminasinya kemacetan dan percepatan durasi bongkar muat kapal (turnaround time).
Kedua BUMN tersebut memberikan kontribusi jasa pengolahan lalu lintas (Traffic Management Fee) kepada BUMD pengelola Terminal Layanan.
Ini adalah formulasi Triple Win Solution:
Masyarakat & Pemkab Banyuwangi: Jalanan lancar, ekonomi UMKM lokal tumbuh di rest area, dan ada tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang legal.
ASDP & Pelindo: Operasional pelabuhan lebih efisien dan reputasi pelayanan BUMN meningkat pesat.
Pengguna Jasa Logistik: Ada kepastian jadwal jam layar, keamanan armada terjaga, dan kelelahan pengemudi berkurang.
Komitmen dan Kesiapan Naskah Kebijakan
Gagasan dan formulasi solusi ini tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas opini. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi beserta seluruh jajaran pemangku kepentingan (stakeholders) membutuhkan kajian mendalam, penulis telah menyiapkan Naskah Kebijakan Komprehensif sebanyak 5 Bab yang disusun secara rinci dan sistematis.
Dokumen tersebut memuat analisis kawasan, arsitektur teknis integrasi sistem IT, peta jalan (roadmap) akselerasi implementasi, hingga draf legalitas pendukung berupa Lembar Pengesahan dan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antar-instansi.
Persoalan kemacetan Ketapang bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan secara permanen. Melalui komitmen bersama dalam wadah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Banyuwangi, konsep ini siap ditindaklanjuti dan dieksekusi demi kenyamanan masyarakat serta kelancaran urat nadi ekonomi nasional.
Banyuwangi bersinar, tandyang bareng, jenggirat tangi, Lalu Lintas Lancar, Ekonomi Moncer!