Mensos Saifullah Yusuf Ungkap 45 Persen PKH dan Bantuan Sembako Salah Sasaran
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, sebagian penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako diduga tidak tepat sasaran. Temuan tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tengah digunakan pemerintah sebagai basis pembaruan data penerima manfaat
“Jadi PKH sama sembako itu ditengarai 45 persen tidak tepat sasaran. Maka itulah kami ingin memperbaiki sistemnya," ujar Saifullah di Jakarta Kamis 26 Februari 2026.
Saifullah menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 5 Februari 2025.
Kebijakan tersebut bertujuan mengintegrasikan data sosial-ekonomi masyarakat agar penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan menjadi lebih akurat, terpadu, serta tepat sasaran berbasis data by name by address. "Jadi cukup jelas sekarang ini kami sedang transformasi data, sedang transisi. Kami ingin masyarakat memahami proses transisi ini," kata Saifullah.
Menurut Gus Ipul, transformasi data tersebut menjadi langkah penting untuk memperbaiki berbagai persoalan ketidaktepatan sasaran yang selama ini terjadi dalam penyaluran bansos.
Ke depan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah desa dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.
"Kami ingin desa menjadi ujung tombak dari pemutakhiran data ini. Sehingga apapun masalah yang ada di warga desa, itu bisa diketahui lebih awal," ujarnya . Selain desa, koordinasi juga akan diperkuat melalui jalur formal, mulai dari RT/RW, kelurahan atau desa, Dinas Sosial (Dinsos), bupati, Kementerian Sosial, hingga pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Disalurkan Secara Bertahap
Gus Ipul menuturkan bahwa bantuan sosial PKH dan sembako telah disalurkan secara bertahap kepada penerima manfaat pada bulan Ramadhan ini. "Penyaluran (PKH) sampai saat sekarang, untuk triwulan pertama, Januari, Februari, Maret, itu 8.940.958 KPM. Sudah tersalurkan lebih dari Rp 6 triliun atau 89,4 persen," tutur Gus Ipul
Sementara bantuan sembako sudah tersalurkan 15 juta lebih keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nominal Rp 9 triliun lebih atau sebanyak 86,9 persen. "Hingga awal Ramadhan, realisasi penyaluran bantuan sosial triwulan pertama 2026 telah mencapai di atas 85 persen atau Rp 15 triliun lebih," ujar Gus Ipul.
Keluarga Harapan (PKH), alokasi tahun ini ditetapkan bagi 10 juta KPM serta bantuan sembako dialokasikan bagi 18.250.000 KPM. Seluruh penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan BSI. "Masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru bantuan sosial PKH dan sekitar 2 juta penerima baru bantuan sosial Sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan," ucapnya.
Sebab, jutaan penerima tersebut sedang proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu dan persiapan penyaluran melalui PT. Pos Indonesia.