Media Dilarang Meliput Ahmad Dhani Coblosan
Ahmad Dhani Prasetyo, musisi sekaligus politisi Partai Gerindra, di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo. Sayanganya, para jurnalis dilarang meliput prosesi pencoblosan Ahmad Dhani.
Teguh Pamuji, Karutan Klas I Medaeng mengatakan, pelarangan liputan itu lantaran Ahmad Dhani sendiri yang tak berkenan diliput.
"Dhani tidak berkenan diliput ya," kata Teguh, kepada wartawan Rabu, 17 April 2019.
Informasi yang dihimpun, Dhani menggunakan hak pilihnya pada pukul 08.30 WIB. Suami Mulan Jameela itu terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) no 99, di TPS 31, Rutan Medaeng.
Berdasarkan catatan Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS), diketahui Dhani hanya memiliki hak pilih dalam kategori pemilihan presiden saja, dan tak bisa memilih dalam kategori pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Kota dan Provinsi.
Artinya Dhani juga absen memilih dirinya sendiri dalam pemilihan calon legislatif DPR RI. Seperti diketahui ia terdaftar sebagai caleg nomor urut 2, dari Partai Gerindra, untuk Dapil Jatim 1, Surabaya-Sidoarjo.
"Dhani sudah nyoblos pukul 08.30 tadi. Dia pakai baju putih lengan panjang. Setelah nyoblos dia sempat mengacungkan jari," kata salah seorang Petugas PPS, Ahmad Nurduha.
Senada, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Susy Susilawati, membenarkan Dhani telah menggunakan hak pilihnya, di TPS 31 Rutan Medaeng, pukul 08.30 pagi tadi.
Namun Susy membantah kalau pihaknya membatasi media untuk melakukan peliputan pencoblosan terdakwa kasus pencemaran nama baik tersebut.
"Tidak dibatasi juga sih, cuman tadi kebetulan aja Dhani nyoblosnya agak pagi karena mungkin mau istirahat dan sebagainya," kata Susy.
Sejumlah wartawan sebenarnya telah bersiap di depan gerbang rutan sejak pukul 07.00 WIB. Namun baru diizinkan masuk sekira pukul 08.46 WIB, lantaran harus menunggu kedatangan Susy terlebih dahulu.
Dalam Pemilu 2019 kali ini, Susy mengatakan, dari 2.900 warga binaan di Rutan Medaeng, hanya 504 penghuni yang terdaftar dalam DPTb. Daftar itu terbagi menjadi 444 warga binaan pria dan 62 warga binaan wanita.
"Jumlah warga binaannya ada 2900 tapi kemudian setelah diverifikasi oleh KPUD yang memiliki hak pilih adalah 504," kata Susy. (frd)