Mbak Tutut: Gelar Pahlawan Nasional Pak Harto Diusulkan oleh Rakyat, Bukan Keluarga
Putri sulung Presiden ke-2 Republik Indonesia, Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional untuk H.M. Soeharto bukan berasal dari desakan keluarga, melainkan usulan masyarakat secara berjenjang dari daerah hingga pusat.
Pernyataan ini disampaikan Mbak Tutut menanggapi pro dan kontra publik terkait penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto dalam upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di Istana Negara.
“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Pak Harto merupakan usulan masyarakat, bukan dari keluarga. Prosesnya berjenjang, dari daerah, lalu dibahas di tingkat pusat oleh tim khusus pemberian gelar dan tanda jasa. Bila memenuhi syarat, baru diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan melalui Keputusan Presiden,” ujar Mbak Tutut dalam pernyataan tertulis, Selasa 11 November 2025.
Bantah Desakan Politik dari Keluarga
Mbak Tutut juga membantah tudingan bahwa gelar tersebut diberikan karena adanya pengaruh politik keluarga besar Soeharto, termasuk menantu Pak Harto yang kini menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Setahu saya, usulan gelar Pahlawan Nasional bagi Pak Harto sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu. Jadi bukan karena tekanan politik atau jabatan keluarga,” tegasnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah yang terus menghargai jasa-jasa ayahandanya dalam membangun bangsa.
“Terima kasih kepada rakyat dan pemerintah yang peduli kepada Pak Harto. Perbedaan pendapat jangan sampai merusak persatuan sesama anak bangsa,” pesan Mbak Tutut.
MUI Nilai Gelar untuk Soeharto dan Gus Dur Langkah Rekonsiliasi Sejarah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut positif keputusan pemerintah yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar bangsa, Jenderal (Purn.) H.M. Soeharto dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, menilai keputusan ini sebagai langkah rekonsiliasi sejarah yang strategis dan elegan, mencerminkan kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa para pemimpin, terlepas dari dinamika masa lalu.
“Keputusan ini adalah penegasan bahwa setiap pemimpin memiliki jasa besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kita harus mampu mengambil ibrah (pelajaran berharga) dari kepemimpinan mereka untuk masa kini dan masa depan,” ujar Zainut.
MUI Serukan Sikap Objektif dan Toleran dalam Menilai Sejarah
Dalam pernyataannya, MUI menyerukan tiga pesan moral utama bagi masyarakat:
Bersikap objektif dan adil dalam menilai sejarah.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pemimpinnya tanpa berlebihan atau menghakimi secara sepihak.
Meneladani semangat perjuangan dan kemanusiaan.
Dari Soeharto, bangsa bisa meneladani semangat juang, penegakan kedaulatan, dan pembangunan ekonomi nasional. Dari Gus Dur, bangsa belajar nilai kemanusiaan, toleransi, dan pluralisme.
Menjaga persatuan dalam keberagaman.
Penganugerahan dua tokoh dengan latar belakang berbeda — militer-pembangunan dan ulama-demokrasi — menjadi simbol bahwa bangsa ini mampu bersatu dalam kebhinekaan.
MUI menegaskan pentingnya menumbuhkan semangat tasamuh (toleransi), tafahum (saling memahami), dan ta’awun (saling menolong) di tengah perbedaan pandangan politik dan sejarah masa lalu.