Matinya Teknokrasi, Ketika Data dan Keahlian Kalah oleh Politik Populis

Di tengah derasnya arus media sosial dan politik populis, posisi teknokrat perlahan mulai terpinggirkan. Kebijakan negara yang dulu banyak bertumpu pada kajian ilmiah, data, dan pertimbangan profesional, kini semakin sering ditentukan oleh kepentingan politik jangka pendek.

Fenomena itu disebut sebagai “matinya teknokrasi”.

Pengamat politik dari Lab45, Haryadi, menilai matinya teknokrasi bukan berarti hilangnya para ahli atau birokrat profesional dari pemerintahan. Mereka tetap ada di dalam sistem. Namun perannya makin terbatas dan sering hanya menjadi pelengkap legitimasi atas keputusan politik yang sebenarnya sudah ditentukan sejak awal.

“Para ahli tetap ada. Tetapi hanya dijadikan stempel legitimasi untuk keputusan yang sudah diputuskan secara politik,” tulis Haryadi dalam catatannya, Senin 25 Mei 2026.

Akibatnya, institusi negara memang masih terlihat berjalan normal. Kementerian tetap aktif, lembaga statistik tetap bekerja, hingga bank sentral tetap beroperasi. Tetapi fungsi substantif teknokrasi perlahan melemah.

Keputusan strategis negara tidak lagi sepenuhnya lahir dari proses profesional berbasis riset dan data.

Era Post-Truth

Menurut Haryadi, salah satu penyebab utama melemahnya teknokrasi adalah munculnya era post-truth, ketika emosi dan sentimen kelompok lebih dipercaya dibandingkan fakta empiris.

Dalam situasi seperti itu, politisi populis sering membangun narasi bahwa teknokrat hanyalah elite birokrasi yang jauh dari rakyat.

Akibatnya, suara ahli kerap kalah oleh opini yang lebih emosional dan mudah viral di media sosial.

Selain itu, proses penyusunan kebijakan publik juga semakin kehilangan tradisi riset mendalam. Banyak kebijakan lahir lebih karena kebutuhan transaksi politik untuk menjaga stabilitas kekuasaan jangka pendek.

Media sosial juga ikut mempercepat kondisi tersebut. Politisi kini cenderung memilih kebijakan yang populer secara digital meski secara teknis berisiko merugikan negara dalam jangka panjang.

“Di era algoritma sekarang, persepsi publik sering lebih penting dibanding efektivitas kebijakan,” ujarnya.

Negara Menjadi Rapuh

Haryadi mengingatkan, matinya teknokrasi akan membawa dampak serius terhadap kualitas negara.

Salah satunya adalah penyusutan kapasitas birokrasi. Negara kehilangan kemampuan menjalankan program kompleks secara efektif karena banyak posisi strategis diisi figur yang tidak kompeten.

Selain itu, arah kebijakan negara juga menjadi tidak konsisten. Pergantian kepentingan politik membuat pembangunan mudah berubah arah sehingga kesinambungan program terganggu.

Dampak lainnya adalah meningkatnya korupsi politik. Ketika profesionalisme birokrasi dilemahkan, proses kebijakan menjadi lebih transaksional dan anggaran negara rawan tidak efisien.

Yang paling berbahaya, kata Haryadi, adalah erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ketika kebijakan terus gagal dan dianggap tidak adil, masyarakat perlahan kehilangan keyakinan kepada pemerintah dan lembaga negara.

Meritokrasi Harus Diperkuat

Meski begitu, Haryadi menilai teknokrasi masih bisa dipulihkan jika ada kemauan politik yang kuat.

Langkah pertama adalah memperkuat meritokrasi di birokrasi. Promosi jabatan harus berbasis kompetensi, bukan kedekatan politik.

“Tanpa meritokrasi, teknokrasi hanya menjadi kosmetik,” katanya.

Selain itu, reformasi birokrasi juga harus berbasis kapasitas dan memberikan perlindungan profesional kepada para teknokrat agar tetap independen.

Langkah berikutnya adalah membangun democratic technocracy atau teknokrasi yang tetap demokratis. Artinya, kebijakan harus berbasis pengetahuan dan data, tetapi tetap terbuka terhadap kritik dan kontrol publik.

Di sisi lain, literasi publik terhadap kebijakan berbasis data juga harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terjebak disinformasi digital.

Fenomena Techno-Populism

Haryadi juga menyoroti munculnya fenomena techno-populism dalam politik modern.

Fenomena ini merupakan perpaduan antara populisme dan teknokrasi. Penguasa mengklaim mewakili suara rakyat, tetapi sekaligus memakai label ilmiah untuk membungkam kritik.

Dalam praktiknya, bahasa sains sering hanya dijadikan alat pencitraan politik.

“Esensi teknokrasi yang jujur akhirnya mati dan digantikan oleh politik berkulit sains,” ujarnya.

Ia menilai matinya teknokrasi bukan terjadi secara alami, melainkan karena sengaja dilemahkan oleh struktur kekuasaan yang lebih mementingkan kecepatan persepsi publik dibanding akurasi solusi.

Jika kondisi itu terus dibiarkan, negara berisiko berubah menjadi negara reaktif yang terus sibuk menghadapi krisis tanpa pernah benar-benar menyelesaikan akar persoalan.