Lahan Pesisir Sidoarjo Menyusut Drastis, Peneliti Peringatkan Ancaman Krisis Ekologi
Kondisi ekologi pesisir Sidoarjo kembali menjadi alarm keras setelah hasil kajian terbaru menunjukkan percepatan alih fungsi lahan yang kian tak terkendali. Para peneliti memperingatkan, tanpa kebijakan pengendalian ruang yang tegas, kawasan pesisir dapat memasuki fase kerusakan permanen.
Kajian perubahan tata guna lahan selama 40 tahun (1985–2025) mengungkap data mencengangkan: lahan terbangun di pesisir Sidoarjo melonjak dari 832 hektare menjadi 4.500 hektar, sementara luas tambak tergerus dari 5.925 hektare menjadi hanya 3.205 hektare.
Perubahan paling cepat terjadi di Kecamatan Sedati, Buduran, Waru, dan Tanggulangin. Area dengan tekanan pembangunan tertinggi sejak awal 2000-an.
Hafindia Lailatul Nadhifah, peneliti tata ruang pesisir, menyebut temuan tersebut sebagai “peringatan serius” bagi pemerintah daerah.
“Konversi lahan di pesisir sudah melampaui batas aman. Tanpa kebijakan pengendalian yang kuat, ancaman abrasi, rob, hingga penurunan kualitas ekosistem akan meningkat,” ujarnya, Jumat 5 Desember 2025.
Ia menegaskan, hilangnya ruang hijau, menyusutnya sabuk pelindung pesisir, serta meningkatnya aktivitas pembangunan memperbesar kerentanan kawasan Delta Brantas terhadap banjir rob dan penurunan tanah.
Pandangan serupa disampaikan Dosen Perencanaan Wilayah, Dr. Moch. Shofwan. Ia menilai perlindungan pesisir tidak boleh hanya berupa wacana, melainkan strategi jangka panjang yang terukur.
“Pemerintah harus bergerak cepat. Penataan ulang garis pantai, rehabilitasi mangrove, dan pengendalian pembangunan di zona rawan adalah langkah prioritas. Regulasi harus diperketat jika Sidoarjo ingin mempertahankan ekosistem pesisirnya,” tegas Shofwan.
Proyeksi 2025 menunjukkan lahan terbangun akan menembus 5.452 hektare, menandakan percepatan urbanisasi yang mengancam keseimbangan ekologis. Shofwan mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan keberlanjutan.
“Keseimbangan tata ruang adalah pondasi. Tanpa itu, manfaat ekonomi saat ini justru berubah menjadi beban lingkungan bagi generasi berikutnya,” tambahnya.
Para peneliti menegaskan, upaya penyelamatan pesisir tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat pesisir, pelaku usaha, dan komunitas lingkungan agar degradasi tidak semakin dalam. Tanpa kolaborasi nyata, Sidoarjo berisiko menghadapi krisis ekologis yang sulit dipulihkan.