Komisi X DPR RI Apresiasi Perkembangan Pariwisata NTB
Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Apresiasi disampaikan saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik bersama Kementerian Pariwisata. Tepatnya di Kantor Dinas Pariwisata NTB, Jumat (29/06).
Di Pulau Lombok, Rombongan Komisi X DPR RI dan Kemenpar hanya akan melaksanakan kegiatannya selama satu hari. Rombongan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X, Yanti Sukamdani.
Kunjungan kerja yang berlangsung sejak pukul 10.00 WITA, berlangsung santai. Pertemuan yang cair dan tidak formal ini dihadiri Sekretaris Daerah NTB, Kadispar NTB, Ketua PHRI, Ketua ASITA, Ketua PUTERI serta media.
Kegiatan dimulai dengan pemaparan maksud dan tujuan kedatangan Komisi X di kantor Dispar NTB.
"Terdapat beberapa maksud atas kunjungan kerja spesifik ini. Yang tentunya, berhubungan erat dengan tugas Komisi X DPR RI. Yaitu sebagai Pengawas Kebijakan Dalam Hal Pariwisata. Untuk itu kedatangan kami (rombongan) adalah untuk mengetahui tantangan serta peluang pariwisata di NTB," ungkapnya.
"Kami dari Komisi X DPR RI juga ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas perkembangan destinasi, serta kebijakan dalam sektor pariwisata yang ada di NTB. Terutama terkait Peraturan Daerah yang mengatur Pariwisata Halal," lanjut Yanti, disambut tepuk tangan tamu undangan.
Yanti juga mengungkap beberapa poin yang ingin diketahui terkait pariwisata NTB.
"Terdapat beberapa hal yang ingin kami ketahui terkait pariwisata NTB. Bagaimana masalah dan tantangan yang dihadapi selama ini? Sudah sejauh manakah implementasi Perda Pariwisata Halal berjalan? Bagaimana strategi pengembangan promosi pariwisata halal dilakukan,” terangnya.
Selain itu, Komisi X DPR RI juga ingin mengetahui pengembangan SDM terkait pariwisata halal, Serta bagaimanakah alokasi anggaran yang digunakan dalam implementasi pariwisata halal. Semua ini perlu kami ketahui agar mampu menyesuaikan kebijakan kami kedepannya," ucap Yanti sebelum menutup pengantarnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh. Faozal, menjawab hal-hal yang menjadi pertanyaan anggota Komisi X. Khususnya terkait Pariwisata.
Faozal mengungkapkan beragam prestasi, serta kebijakan yang ada di NTB terkait pariwisata. Mulai dari Pariwisata Halal, KEK Mandalika, Geopark Rinjani dan Tambora, Hingga Sail Moyo Tambora.
Selain menggelar diskusi, dalam kunjungan kerja ini, Kementerian Pariwisata yang diwakili Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dadang Rizki Ratman, menyerahkan Sertifikat Bantuan Pengembangan Pariwisata sebesar Rp 227.4 Miliar. Bantuan ini diharapkan mampu mengembangkan SDM Pariwisata NTB.
Dalam wawancara yang dilakukan terpisah, Dadang mengungkapkan rasa bangganya pada pariwisata NTB. Juga kekompakan para stakeholder pariwisata yang ada di NTB. Hal ini dipercaya menjadi kunci utama perkembangan pariwisata.
"Saya sudah berkunjung ke Lombok sejak tahun 1990. Kala itu Lombok masih sangat sepi. Jika dibandingkan dengan saat ini, Lombok sangat luar biasa. Semua ini tidak lepas dari kompaknya para stakeholder pariwisata di sini. Unsur ABCGM-nya kompak. Akademisi, Pengusaha, Komunitas, Pemerintah dan Media bekerja dengan baik. Terutama komitmen kepala daerahnya atau CEO Commitment. Dan NTB punya itu, itulah yang membuat NTB mampu menjadi seperti sekarang ini," ucap Dadang.
Setelah sesi diskusi dan foto bersama, para rombongan menyicipi sajian Kopi Sajang yang merupakan Kopi Asli Pulau Lombok. Kemudian rombongan melanjutkan agendanya menuju Rumah Makan Taliwang, Desa Sade, Kawasan Kuta Mandalika, sebelum kembali ke Jakarta.
Menteri Pariwisata Arief Yahya tak lupa mengapresiasi kemajuan pariwisata NTB. Khususnya dalam pengembangan wisata halal.
“Perkembangan pariwisata NTB sangat membanggakan. Terlebih wisata halal. Bahkan NTB menjadi tujuan wisata halal favorit dunia. Perkembangan pariwisata NTB benar-benar membanggakan,” katanya.