Kekerasan Myanmar Kejahatan Kemanusiaan, Pakar Pakar HAM PBB

Aksi brutal junta Myanmar menghadapi protes damai warga sipil. Sayangnya, hal itu kemungkinan sudah memenuhi ambang batas hukum untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Demikian pakar hak independen yang ditunjuk PBB kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada hari Kamis 11 Maret 2021.

Seraya menyerukan kesatuan respons global, Pelapor Khusus, Thomas Andrews mengatakan bahwa “rakyat Myanmar tidak hanya membutuhkan kata-kata dukungan tetapi juga tindakan yang mendukung. Mereka membutuhkan bantuan komunitas internasional, sekarang."

Menurut pakar hak independen, yang ditunjuk Dewan HAM dengan mandat tiga tahun yang belum dibayar.

Dalam pernyataan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 10 Maret 2021 mengungkapkan keprihatinan mendalam para duta besar tentang perkembangan di Myanmar adalah kata-kata yang disambut baik, tetapi, "itu sama sekali tidak cukup", seperti dikutip dari UN News, Jumat 12 Maret 2021.

Andrews - mantan Anggota Kongres Maine - menekankan, semakin banyak laporan yang menunjukkan bahwa pasukan keamanan junta melakukan tindakan pembunuhan, pemenjaraan, penganiayaan, dan kejahatan lainnya sebagai bagian dari kampanye terkoordinasi.

Hal itu ditujukan terhadap penduduk sipil, secara luas dan secara sistematis. Dengan pengetahuan yang dimiliki kepemimpinan junta, dengan demikian kemungkinan besar memenuhi ambang batas hukum untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa, hingga hari ini, pasukan keamanan Myanmar telah membunuh sedikitnya 70 orang."

“Junta memenjarakan puluhan, terkadang ratusan, setiap hari. Sampai tadi malam, jumlah total penangkapan dan penahanan sewenang-wenang sejak 1 Februari telah meningkat melebihi 2.000, dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, termasuk kekerasan terhadap warga yang duduk dengan tenang di rumah mereka, terus meningkat,” kata Andrews.

“Warga Myanmar putus asa. Mereka menjunjung tinggi dan mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari badan ini dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk komitmen mereka terhadap non-kekerasan. Tetapi prinsip-prinsip ini, dan kehidupan mereka, berada di bawah serangan ganas,” katanya lagi.

Dalam sebuah laporan kepada Dewan, Andrews merinci bagaimana militer Myanmar secara ilegal menggulingkan pemerintah sipil pada awal Februari dan mulai menyerang rakyat Myanmar dengan melakukan pembunuhan, penyerangan, dan penahanan sewenang-wenang. Dia juga merinci pelanggaran hak asasi manusia sebelum kudeta dalam lampiran laporan tersebut.

Dengan Dewan Keamanan yang tampaknya tidak mau menggunakan otoritas Bab VII, Andrews mengatakan Negara-negara Anggota harus bersatu untuk mengambil tindakan.

Pelapor Khusus juga menguraikan lima opsi yang dapat diambil oleh koalisi dengan segera:

1. Hentikan aliran dana ke junta, termasuk dengan menjatuhkan sanksi yang ditargetkan pada perusahaan bisnis junta dan Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar, sumber pendapatan tunggal terbesar ke Negara Myanmar.

2. Menerapkan embargo senjata internasional.

3. Memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan, melalui pengadilan nasional dengan menggunakan yurisdiksi universal jika Dewan Keamanan tidak bersedia untuk merujuk masalah tersebut ke Pengadilan Kriminal Internasional.

4. Bekerja secara langsung dengan masyarakat sipil dan organisasi bantuan setempat untuk memberikan bantuan kemanusiaan jika memungkinkan.

5. Menolak pengakuan junta militer sebagai pemerintah sah yang mewakili rakyat Myanmar.

Menanggapi laporan tersebut, Chan Aye, Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Republik Persatuan Myanmar mengatakan bahwa Dewan Administrasi Negara, (SAC) “tidak menghapus Konstitusi Negara dan telah membuat komitmennya untuk melakukan konsolidasi. sistem demokrasi multi-partai yang tulus dan disiplin yang sesuai dengan situasi negara yang berlaku seperti yang dicita-citakan oleh rakyat Myanmar. "

Dia menambahkan bahwa “dalam beberapa hari terakhir, pihak berwenang yang bersangkutan telah memberikan perhatian untuk menjaga hukum dan ketertiban di negara ini. Pihak berwenang telah menahan diri sepenuhnya untuk menangani protes kekerasan.

Pihak berwenang telah mencoba untuk menangani protes kekerasan sejalan dengan manual pengendalian kerusuhan sesuai dengan hukum domestik, aturan dan standar internasional yang berlaku."