Kecelakaan KA di Bekasi Timur: PUKIS Desak Evaluasi Total Sistem Perkeretaapian
Insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur kembali jadi sorotan publik. Peristiwa yang terjadi pada 27 April 2026 malam itu melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Dampaknya bukan hanya pada korban dan layanan transportasi, tapi juga membuka pertanyaan besar soal sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) langsung angkat suara. Dalam keterangan yang diterima, Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyampaikan duka sekaligus kritik keras terhadap tata kelola perkeretaapian di Indonesia.
“PUKIS menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, PUKIS menilai kejadian ini sebagai catatan kelam. Mereka bahkan mendesak Presiden untuk turun tangan langsung.
“PUKIS mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi secara total dan menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional,” tegas Gibran.
Desakan ini bukan tanpa alasan. PUKIS melihat ada potensi masalah sistemik. Mulai dari aspek teknis seperti persinyalan, hingga faktor non-teknis seperti human error. Bahkan, mereka menilai ada kemungkinan efek domino dari insiden awal.
“Kecelakaan berawal dari temperan KRL oleh mobil taksi hijau di perlintasan. Hal ini diduga memicu gangguan sistem hingga terjadi insiden lanjutan yang lebih fatal,” jelasnya.
Yang jadi perhatian, kondisi di lapangan saat awal kejadian juga dinilai kurang ideal. Area tidak langsung disterilkan, bahkan sempat ramai oleh warga dan aktivitas live streaming.
“Hal ini membahayakan dan bisa menghambat proses penyelamatan korban,” kata Gibran.
PUKIS juga menyoroti pentingnya investigasi yang transparan. Mereka mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengusut tuntas penyebab kecelakaan, tidak hanya dari sisi teknis tapi juga kemungkinan kelalaian regulator dan operator.
“Penyelidikan tidak boleh berhenti pada aspek teknis-operasional saja,” tegasnya lagi.
Selain itu, PUKIS mengkritik dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap lembaga seperti KNKT dan BASARNAS. Menurut mereka, hal ini bisa berpengaruh pada kualitas keselamatan transportasi secara keseluruhan.
Sebagai solusi, PUKIS mendorong percepatan pembangunan infrastruktur penting. Salah satunya adalah jalur double-double track di wilayah Jabodetabek agar jalur KRL dan kereta jarak jauh bisa dipisah.
“Modernisasi persinyalan dan penanganan perlintasan sebidang juga harus jadi prioritas,” tambahnya.
Di sisi lain, PUKIS juga menyinggung kehadiran pihak yang dinilai tidak relevan di lokasi kejadian. Mereka menilai hal tersebut justru berpotensi mengganggu proses evakuasi.
Kasus kecelakaan ini jadi pengingat bahwa keselamatan transportasi bukan hal yang bisa ditawar. Evaluasi menyeluruh dan tanggung jawab negara jadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang.